Jakarta, (Tagar 23/11/2018) - Pria bernama Tegas berusia kira-kira 50 tahun itu bekerja di PT Wijaya Karya, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) berlokasi di kawasan Cawang Jakarta Timur sejak tahun 1995.
Kamis siang (22/11) Tegas baru saja salat Zuhur di masjid di lingkungan kantornya. Ia mengaku mengetahui berita mengenai penelitian adanya masjid BUMN terindikasi radikalisme.
"Saya nggak ngerti, radikal yang dimaksud oleh mereka itu seperti apa, nggak paham dasarnya apa, kriteria radikal yang BIN (Badan Intelijen Negara) maksud. Sepengetahuan saya, di sini dakwah selalu berisi soal ketakwaan," tutur Tegas.
Sebelumnya, BIN menyebutkan terdapat 21 masjid BUMN terindikasi radikal. Data ini merupakan hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU) Jakarta dan Rumah Kebangsaan.
Tagas mempertanyakan kesahihan data P3M NU dan BIN.
"Umpamanya ada ceramah yang mengajak umat muslim untuk memilih salah satu paslon capres dan cawapres Indonesia 2019, itu sah-sah saja menurut saya. Semua kan kembali ke hati masing-masing pemilih, mau coblos calon presiden yang mana," katanya.
Baca juga: Ini Fakta dan Data Terkait 41 Masjid Terindikasi Paham Radikal
Senada dengan Tegas, Ibrahim (30) bekerja sebagai marbot di Masjid Baitul Muhajirin kompleks PT Brantas Abipraya mengatakan ia tidak memahami substansi radikal yang dimaksud oleh BIN.
PT Brantas Abipraya sebuah BUMN berlokasi di kawasan Cawang Jakarta Timur juga.
"Apa maksud radikal menurut mereka (BIN)? Apakah radikal itu yang kontra dengan pemerintah?" ucap pria yang biasa disapa Baim itu.
Menurut Baim, terdapat dua poin pernyataan BIN terkait 41 masjid terpapar radikalisme bisa saja menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pertama, BIN bisa saja benar bahwa mereka mengetahui ada gerakan radikal di lingkungan masjid BUMN. Kedua, dari pihak-pihak yang kontra atau berseberangan pendapat dengan pemerintah akan menimbulkan kecurigaan tersendiri.
"Apa BIN yang justru condong lebih pro ke pemerintah," ujar dia.
Sepengetahuan Baim belum lama ini ada satu ustaz penceramah yang coba mengkritik pemerintah, dalam khotbah Jumat di lingkungan PT Brantas Abipraya. Tak berselang lama, Dewan Pengurus Masjid langsung menindak tegas dengan memberhentikan ustaz itu, dan memutuskan tidak memanggilnya lagi untuk berdakwah di Masjid Baitul Muhajirin.
"Sebenarnya gak salah juga sih, karena rakyat wajib mengkritik pemerintah, kalau pemerintah salah ya wajib dikritik. Mungkin ustaz itu menyampaikan pesan-pesan yang kontra sekaligus tidak pro pemerintah," katanya.
Ia berharap BIN dapat menerangkan terlebih dahulu dan menjelaskan secara komprehensif ke masyarakat agar semua terang benderang, terkait masjid seperti apa yang ada indikasi sudah terpapar radikal, ustaz seperti apa yang tergolong radikal atau golongan mana yang memang tergolong radikal.
Baim melanjutkan, sebaiknya BIN menjelaskan terlebih dahulu apa makna dari radikal, kriterianya seperti apa, dan contoh radikal yang dimaksud BIN seperti apa, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Harapan saya untuk pemerintah kita yang tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar pemerintah dan masyarakat semakin damai kala menyongsong Pilpres 2019 dalam wadah NKRI," ujarnya.
Sebelumnya, Kasubdit Direktorat 83 BIN Arief Tugiman membenarkan kabar bahwa terdapat 41 masjid di lingkungan Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga negara yang ceramahnya terpapar paham radikal. Pernyataan itu didasari dari survei P3M NU, yang diungkap BIN dalam diskusi bertajuk Peran Ormas Islam dalam NKRI di Jakarta, Sabtu (19/11) lalu.
Menurut data P3M NU, dari 41 masjid di Jakarta, terdapat 7 masjid dalam kategori radikal rendah, 17 masjid dalam kategori radikal sedang, dan 17 masjid dalam kategori radikal tinggi.
P3M NU melakukan penelitian pada 29 September 2017 - 21 Oktober 2017, meneliti khotbah Jumat di 100 masjid di lingkungan pemerintah di Jakarta.
"Kami memiliki data rekaman video khotbah di 41 masjid lingkungan BUMN dan lembaga pemerintah lain yang terpapar radikalisme tingkat rendah, sedang dan tinggi," jelas Andika anggota P3M NU kepada Tagar News, Kamis siang (22/11). []
