Surabaya, (Tagar 9/4/2018) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh menilai wajar dan tak ada yang salah terkait viralnya tagar #GantiPresiden2019 di media sosial.
"Di negara demokrasi seperti Indonesia maka tak ada yang salah. Mau ganti presiden, mau calonkan presiden, apa yang salah? Ini konsekuensi dalam sistem negara demokrasi yang bebas seperti sekarang," ujar SP, sapaan akrabnya disela peresmian kantor Bappilu DPW NasDem Jatim di Surabaya, Minggu (8/4/2018).
Sementara mengenai pilihan calon wakil presiden 2019, Paloh menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo.
"Kalau soal calon presiden sudah pasti Pak Jokowi, tapi untuk posisi pendampingnya, NasDem menyerahkan penuh ke Jokowi," ujarnya.
Berdasarkan hasil keputusan yang disampaikan pada HUT Ke-6 dan Rapat Kerja Nasional IV NasDem di Jakarta pada pertengahan November 2017, NasDem secara resmi mengusung Jokowi untuk calon presiden sekaligus berharap sebagai pemimpin dua periode.
Ketika disinggung namanya sendiri yang masuk bursa untuk berduet dengan Jokowi, pemilik Media Grup itu mengaku dirinya sudah tua sehingga sudah bukan saatnya dicalonkan karena sudah terlambat.
Selain itu, saat ini ia mengaku hanya ingin berperan mengorganisasi, memimpin dan membesarkan partainya untuk menyumbang kebaikan bagi Indonesia.
"Meski ada yang menginginkan dan nama saya disebut-sebut, saya tetap tidak mau karena alasan tadi. Kalau memang ada aspirasi, biar yang lain sajalah," ucap politikus senior kelahiran Banda Aceh, 16 Juli 1951 tersebut.
Namun, kata dia, ceritanya akan berbeda jika dirinya masuk bursa calon Presiden atau Wakil Presiden pada 15 tahun lalu, bahkan ia menegaskan tidak perlu didorong untuk maju, tapi akan melompat sendiri di Pemilihan Presiden.
Sementara itu, di Pemilihan Presiden 2019, nama Jokowi sampai saat ini telah diusung delapan partai politik, yaitu yang pertama Partai NasDem, kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Berikutnya berturut-turut diikuti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (ant/sa)
