Jakarta - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengenakan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Kuba pada hari Jumat, 15 Januari 2021, atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Rezim Kuba punya sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam sebuah pernyataan.
“Amerika Serikat akan terus menggunakan semua mekanisme yang dimiliki untuk mengatasi situasi HAM yang mengerikan di Kuba dan di tempat lain di seluruh dunia.”
Departemen Keuangan itu juga memberi sanksi kepada kementerian dalam negeri, yang dinyatakan memiliki unit khusus dari divisi keamanannya yang didedikasikan untuk "memantau aktivitas politik dan dukungan kepolisian Kuba atas unit keamanan tersebut dengan menangkap orang-orang yang dicurigai oleh pemerintah."
Bendera AS dan Kuba tergantung di sebuah balkon di Old Havana, Kuba, 19 Desember 2014 (Foto: voaindonesia.com/AP)AS mengutip penangkapan dan pemenjaraan kementerian tahun 2019 terhadap pembangkang Kuba Jose Daniel Ferrer, yang "melaporkan dipukuli, disiksa, dan ditahan dalam isolasi".
Pemerintah Kuba tidak segera menanggapi beberapa sanksi yang membekukan asset-aset AS yang dimiliki Kuba atau warga negara Kuba dan umumnya melarang warga Amerika untuk melakukan berbagai bisnis. Siapa pun yang melakukan transaksi tertentu dengan entitas itu berisiko terkena sejumlah sanksi dari AS.
Sejumlah sanksi telah dijatuhkan lima hari sebelum Donald Trump meninggalkan jabatannya setelah kalah dalam pemilihan presiden 3 November2020 dari Joe Biden (mg/pp)/voaindonesia.com. []
