Sandiaga Uno Ingin Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Memang Mungkin?

'Bohong. Perusahaan Pak Sandi juga utangnya numpuk, jadi tidak ada dasarnya opini dia.'
Sandiaga Uno. (Foto: Antara/Umarul Faruq)

Jakarta, (Tagar 4/1/2019) - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyebut Sandiaga Uno telah melontarkan opini tanpa dasar, terkait rencana membangun infrastruktur tanpa utang. Bahkan, menurutnya sebagai orang coorporate calon wakil presiden nomor urut dua (02) telah berbohong.

"Bohong, sebagai orang corporate dia tahu bahwa tidak ada pertumbuhan dan perkembangan bisnis tanpa pinjaman. Perusahaan Pak Sandi juga utangnya numpuk, jadi tidak ada dasarnya opini dia," ujar Eva Kusuma saat dihubungi Tagar News, Kamis (3/1).

Menurutnya, untuk membangun perekonomian suatu bangsa tetap saja membutuhkan utang, seperti negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga Jepang. Kedua negara tersebut, tetap saja membutuhkan utang untuk membangun perekonomian di negaranya.

"Apalagi untuk membangun perekonomian bangsa. Negara paling kaya sekalipun seperti Amerika dan Jepang saja, utang," jelas Anggota Komsisi XI DPR RI itu.

Hanya saja sebagai negara berkembang, tetap saja Indonesia mesti menyesuaikan utang dengan kemampuan bayar. "Yang perlu diluruskan, utang itu tidak haram, yang penting kemampuan membayar tetap dijaga. Utang Amrik melebihi GDPnya tapi investor percaya karena struktur perekonomiannya kuat," terangnya.

Karena, mustahil suatu negara dibangun tanpa utang kecuali tidak ada perdagangan dan hubungan internasional.

"Hanya ada sejarah saat negeri jadi tirai bambu, tidak ada perdagangan dan hubungan internasional," tandas Sekretaris Badan Pelatihan PDI Perjuangan tersebut.

BPN Anggukan Rencana Sandiaga Uno

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan bahwa konsep pembangunan infrastruktur yang ingin diterapkan Sandiaga Uno yakni membangun infrastruktur tanpa utang sudah tepat.

APBN yang selama ini ada, yang dimaksud Sandi tidak perlu diobral untuk membangun infrastruktur.

"APBN dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur jalan lain seperti jalan nasional, jalan daerah yang masih banyak rusak. Hal ini antara lain yang dimaksud oleh Bang Sandi. Tidak mengobral anggaran negara dalam membangun infrastruktur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/1).

Menurutnya, pemerintah juga semestinya lebih melibatkan pihak swasta dalam investasi jalan tol ketimbang BUMN. Pasalnya, di era Presiden Joko Widodo, BUMN terlihat lebih menonjol ketimbang pihak swasta.

Padahal, pelibatan pihak swasta ada dalam peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

"Selama ini juga swasta sudah dilibatkan, hanya sayang kemudian pada era Jokowi seolah-olah peran BUMN lah yang sangat menonjol dalam pembangunan jalan tol," urai dia.

Suhendra juga menyebut pemberian penugasan kepada BUMN melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diakuntasikan, menjadi salah satu kesalahan dalam pembangunan jalan tol. Sebab, hal tersebut membebani APBN.

"Tentunya ini sangat membebani APBN. Mana mungkin jika menggunakan mekanisme pendanaan PMN tidak membebani keuangan negara? Karena sudah tentu dana triliunan APBN dikucurkan kepada BUMN tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim telah membangun jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tanpa menggunakan utang. Sehingga berkeinginan untuk membangun infrastruktur lainnya tanpa menggunakan utang.

"Saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali. Sudah dibuktikan, dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sudah mengakui juga," klaim Sandiaga Uno, Rabu (2/1).

Tanpa Utang Mungkin?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, bisa saja membangun infrastruktur tanpa utang, yakni dengan mengandalkan pajak. Namun  proyek pembangunan pun mesti dalam skala kecil.

"Kalau infrastruktur tanpa utang mengandalkan pajak bisa tapi jadinya lama dan skala proyeknya kecil. Contoh penggunaan dana desa untuk bangun jembatan dan jalan desa bisa tanpa utang," jelas dia kepada Tagar News, Kamis (3/1).

Sebab pembangunan infrastruktur dalam skala besar, dikatakannya hampir mustahil jika dibangun tanpa utang.

"Sementara untuk proyek yang butuh modal besar misal jalan tol dan pelabuhan atau bandara bisa dikatakan hampir mustahil tanpa utang," lanjut Bhima.

Bhima juga menerangkan, pembangunan proyek tol Cipali bukan pembangunan yang tidak menggunakan utang. Proyek tersebut, sebenarnya masih masuk dalam kategori proyek yang menggunakan utang karena adanya sindikasi dari bank.

"Itu tol Cipali kan sindikasi bank. Sebenarnya utang juga. Masih kategori berutang juga. Meskipun dari sindikasi bank bukan penerbitan obligasi. Yang dimaksud tidak dengan utang itu dari pajak dan partisipasi swasta," pungkasnya. []

Berita terkait
0
David Beckham Refleksikan Perjalanannya Jadi Pahlawan untuk Inggris
David Beckham juga punya tips untuk pesepakbola muda, mengajak mereka untuk menikmati momen sebelum berlalu