UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia

Sandiaga Uno dan Fakta-fakta Ekonomi Halal di Indonesia, di Dunia

Sandiaga Uno diberi tugas mengembangkan wisata halal bagian dari ekonomi halal. Bagaimana fakta-fakta ekonomi halal di Indonesia dan dunia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (Foto: Tagar/Instagram @sandiuno)

Oleh: Syafiq Hasyim*

Menteri Sandiaga Uno diberi tugas pokok, antara lain mengembangkan wisata halal. Sebenarnya wisata halal ini bagian dari konsep besar pemerintah Jokowi tentang pengembangan ekonomi halal yang saat ini sering disebut-sebut. Wisata halal dianggap sebagai penyumbang yang potensial bagi ekonomi halal di Indonesia.

Karena Sandiaga Uno adalah seorang menteri, maka program wisata halal ini adalah program negara, program untuk semua. Sebenarnya, sebagian kelompok muslim Indonesia memang sudah lama ingin menerapkan norma agama dalam kehidupan ekonomi negara.

Tahun 1990-an, Soeharto dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sama-sama saling mendukung untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia. Bank ini selama lebih dari 20 tahun beroperasi, sampai kemudian mengalami kebangkrutan.

Penerapan konsep ekonomi Islam di Indonesia memang tidak mudah. Perkembangan ekonomi syariah masih sangat tertatih-tatih, namun mereka yang ingin menjadikan ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif atas ekonomi konvensional tetap tidak putus harapan.

Mengapa mereka tidak putus harapan? Karena ekonomi syariahlah yang menjadi penyelamat ekonomi Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak mengalami keberhasilan di dunia, setidaknya dengan ekonomi syariah umat Islam tidak hidup dengan riba. Demikian pandangan para penganjur pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Namun sayangnya, pandangan di atas tidak menyertakan bahwa sekarang ini, tanpa mengatakan ekonomi syariah, banyak bank besar di Eropa seperti di Jerman, Austria, Swiss, dan di Asia seperti Jepang, yang sudah menerapkan sistem nol bunga. Artinya, tanpa biaya.

Di dalam ekonomi syariah, label non-riba tetap dimajukan, namun dalam praktiknya biaya bagi hasil atau apa pun namanya yang ditanggung oleh peminjam, itu ada dan nilainya tidak terlalu berbeda dengan bunga di bank konvensional. Cerita bank syariah sudah kita lihat dan dengar bersama, dan hasilnya masih terus kita lihat bersama.

Dari lima negara yang menjadi pemasok daging halal terbesar di dunia sebagai misal, itu didominasi 5 negara non-muslim.

Danau TobaIlustrasi - Danau Toba. (Foto: Tagar/Istimewa)

Kini pada zaman Jokowi, masyarakat muslim sebagian ingin juga menerapkan norma syariah dalam pariwisata dan juga dalam produk halal. Pendek kata, ekonomi halal. Dalam praktiknya, semua produk harus mendapatkan sertifikasi halal. Tidak hanya produk dalam bentuk barang, juga produk dalam bentuk jasa.

Barang dan jasa menurut UU No. 33/2014 harus mendapatkan sertifikasi halal. Dari tahun 1990, sertifikasi halal ini dikeluarkan dan dilakukan Majelis Ulama Indonesia, dan sejak 2019 sertifikasi halal dikeluarkan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Orang bertanya untuk apa MUI dulu mengeluarkan sertifikat halal? Jelas, alasan MUI adalah untuk menjaga umat Islam agar tidak memakan dan meminum barang yang haram. Tujuannya semata adalah agama dan itu menjadi tugas MUI, paling tidak menurut MUI.

Adapun jika proses itu memiliki implikasi komodifikasi Islam, itu adalah dampak sampingan, bukan hal yang dituju MUI pada mulanya. Kini tidak hanya MUI yang memandang sertifikasi halal itu penting, juga negara.

Sembari menguatkan rezim sertifikasi halal, negara melihat ada potensi bisnis dan ekonomi yang besar di dalam sertifikasi halal. Ada potensi produk dan bidang jasa yang akan menjadi pasar yang bisa diandalkan negara. Karena itu negara menganggap penting mendukung proyek sertifikasi halal.

Bahkan, negara tidak hanya mendukung, kini negara mengambil kendali bagi proses sertifikasi halal dengan pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Indonesia ingin menjadi pemain utama ekonomi halal di dunia ini dalam bidang produk dan jasa.

Wisata memang menjadi andalan bagi Indonesia, namun mengatur wisata halal sebagai program pemerintah itu yang akan mengundang kontroversi, terutama bagi tempat-tempat dan objek-objek wisata yang memang tidak memerlukan label halal pada diri mereka.

Katakanlah di Bali dan juga di Danau Toba. Apa kira-kira yang mereka tanggapi dengan program-program Pak Sandiaga Uno ini, dengan wisata halal? Memang potensi ekonomi halal ini sangat tinggi dan pemain industri halal justru bukan aktor dari negara yang mendeklarasikan sebagai negara yang memang menginginkan aturan-aturan halal.

Memaksakan sebuah program pemerintah dengan label agama tertentu akan menjadi pupuk bagi polarisasi berbasis agama di negeri tercinta ini.

Pantai Kuta, Bali.Ilustrasi - Wisatawan di Pantai Kuta, Bali. (Foto : Tagar/Instagram/kavenb)

Dari lima negara yang menjadi pemasok daging halal terbesar di dunia sebagai misal, itu didominasi 5 negara non-muslim. Mereka adalah Brasil ($ 5.19 bn), kemudian Australia ($ 2.36), kemudian India ($ 2.28 bn), Prancis ($ 0.8 bn), dan China (0,7 bn).

Bagaimana posisi negara-negara muslim? Lima negara muslim terbesar yang mengimpor daging halal adalah Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Mesir.

Itu adalah kenyataan yang kita hadapi dengan ekonomi halal kita. Lalu mana yang menjadi tujuan negara, apakah aspek syariahnya atau aspek komodifikasinya dalam pengembangan ekonomi halal ini? Dua-duanya ada.

Beberapa kalangan merasa keberatan dengan barang atau jasa yang dikasih label agama - halal dan haram - karena pelabelan agama yang diwajibkan oleh negara akan menyebabkan terjadinya benturan dengan demokrasi.

Dengan pelabelan halal pada hal-hal yang berkaitan dengan pilihan pribadi, negara seolah sudah masuk ke ruang pengaturan ajaran agama. Makan, minum, dan lain sebagainya semua diatur negara. Pengaturan ini bukan didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati bersama, juga didasarkan pada norma dan ajaran agama tertentu.

Mungkin kesepakatan dicapai dalam penetapan UU Jaminan Produk Halal, namun materinya adalah materi agama tertentu. Pengukuhan boleh dan tidaknya mengkonsumsi barang berdasarkan norma agama tertentu adalah bisa dikategorikan sebagai perwujudan aspirasi agama tertentu untuk mengatur agama lain.

Sebagai catatan, menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia dan juga di dalamnya wisata halal, tidak serta-merta menjadikan seluruh kegiatan ekonomi dan wisata dilabeli dengan halal. Apa yang penting sebenarnya adalah bagaimana kegiatan ekonomi dan wisata dilaksanakan secara terbuka dan menghargai nilai-nilai yang diyakini para pelaku ekonomi.

Memaksakan sebuah program pemerintah dengan label agama tertentu akan menjadi pupuk bagi polarisasi berbasis agama di negeri tercinta ini.

*Direktur Perpustakaan dan Pusat Budaya Universitas Islam Internasional Indonesia sekaligus Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama

Berita terkait
Kunker ke Danau Toba, Sandiaga Disambut Spanduk Tolak Wisata Halal
GAMKI Tapanuli Utara menyambut kunjungan kerja Menparekraf Sandiaga Uno ke kawasan Danau Toba dengan memasang spanduk aspirasi di beberapa lokasi.
GAMKI Ingatkan Sandiaga Uno Tak Provokatif Soal Wisata Halal
DPP GAMKI mengingatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno untuk tidak mengeluarkan pernyataan provokatif soal wisata halal.
4 Poin Penting Wisata Halal Bagi Wisatawan Muslim
Bukan berarti wisatawan muslim tidak boleh mengunjungi gereja, kuil, dan sebagainya.
0
Sandiaga Uno dan Fakta-fakta Ekonomi Halal di Indonesia, di Dunia
Sandiaga Uno diberi tugas mengembangkan wisata halal bagian dari ekonomi halal. Bagaimana fakta-fakta ekonomi halal di Indonesia dan dunia.