Rupiah Melemah, Agung Pambudi: Tidak Potensial Terjun Bebas

“Kami meyakini bahwa suara "government" masih "in line" dengan pendapat kami, artinya rupiah itu tidak potensial terjun bebas, masih akan sangat gradual," ujar Agung.
Polwan memberikan bunga kepada mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumut yang berunjuk rasa di depan halaman DPRD Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Senin (24/9/2018). Para mahasiswa mendesak pemerintah agar memperbaiki perekonomian, terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. (Foto: Ant/Irsan Mulyadi)

Jakarta, (Tagar 27/9/2018) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi, bergerak melemah sebesar 17 poin menjadi Rp 14.908 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 14.891 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, dolar AS cenderung menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia pasca kenaikan tingkat suku bunga The Fed.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 25-26 September memutuskan untuk menaikkan suku bunga the Fed (Fed Fund Rate/FFR) sebesar 25 basis poin ke level 2,00-2,25 persen.

"Namun pasar telah mem-priced in kenaikan tingkat suku bunga The Fed dalam satu hingga dua pekan sebelumnya sehingga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap penguatan dolar AS," kata Ahmad Mikail di Jakarta, Kamis (27/9).

FORKAS TUKAR DOLAR KE RUPIAHKepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko (kanan) bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah (tengah) dan Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Nur Cahyudi (kiri) secara simbolis menyerahkan 50 juta Dolar AS untuk ditukar menjadi Rupiah, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/9/2018). Kegiatan tersebut untuk membantu Pemerintah menstabilkan rupiah dan mengajak pengusaha di Indonesia untuk menukarkan Dolarnya menjadi Rupiah. (Foto: Ant/Zabur Karuru)

Dia memproyeksikan kenaikan tingkat suku bunga The Fed itu kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga BI (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 25 bps dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) hari ini.

"Rupiah kemungkinan bergerak mendatar di kisaran Rp 14.890-Rp 14.920 per dolar AS pada hari ini (27/9)," paparnya.

Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, adanya perkiraan pasar bahwa Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunganya untuk menjaga stabilitas rupiah menahan tekanan rupiah lebih dalam.

"Diharapkan sentimen itu dapat mengimbangi sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed sehingga stabilitas rupiah terjaga," kata dia.

Masih Terkontrol

Sementara itu, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi sebelumnya mengatakan, dunia usaha masih meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan melemah signifikan atau "terjun bebas" di tengah gejolak ekonomi global.

"Kami menghimpun pendapat dari teman-teman eksportir dan importir, dan juga para ekonom dan konsultan. Sekarang ini kami masih meyakini bahwa suara "government" masih "in line" dengan pendapat kami, artinya bahwa rupiah itu tidak potensial terjun bebas, masih akan sangat gradual," ujar Agung di Jakarta, Kamis.

Menurut Agung, depresiasi rupiah relatif masih terkontrol. Selain itu, pemerintah selaku pengambil kebijakan juga kompak satu suara sehingga memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha dan juga investor.

"Dunia usaha akan panik kalau di antara ministrial level itu satu ngomongnya A satu ngomong B. Jadi kita cukup "convince" dari Kemenkeu, Kemendag, dan lainnya, mereka masih satu. Buat dunia usaha itu masih positif," kata Agung.

Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (26/9) lalu mencapai Rp 14.938 per dolar AS, melemah dibandingkan hari sebelumnya Rp 14.893 per dolar AS.

Kendati demikian, lanjut Agung, dalam konteks pelemahan rupiah itu sendiri salah satu pemicunya yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menghadapi sentimen perang dagang tersebut, pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan yang tepat.

UNJUK RASA PERBAIKI PEREKONOMIANDewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumut saat berunjuk rasa di depan halaman DPRD Sumatera Utara, Medan, Senin (24/9/2018). (Foto: Ant/Irsan Mulyadi

"Kita harus tetap jaga benar-benar supaya kita tidak masuk di tengah-tengah, kegencet gajah-gajah raksasa yang sedang bertarung. Kalau kita ikut-ikutan ambil kebijakan yang keliru, kita bisa kegencet," ujar Agung.

Agung menjelaskan, kebijakan yang keliru adalah apabila pemerintah Indonesia ikut-ikutan terjebak balas-membalas tarif impor seperti AS dan China. Menurutnya, Indonesia juga belum punya kapasitas untuk bertindak melakukan hal serupa.

"Ada beberapa unsur yang berpikir untuk itu, protektif dan sebagainya. Tidak mungkin lah, kita tidak dalam size ekonomi yang mungkin untuk itu. Di sisi lain juga, bisnis kita dengan AS, untuk kondisi seperti ini tidak amat signifikan walau ada cukup besar. Makanya implikasinya juga tidak sangat dalam kecuali kita ketergantungannya tinggi," ujar Agung.

Di sisi lain, Agung juga menilai, dunia usaha harusnya juga mulai secara serius menggarap pasar-pasar non tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin.

Menurutnya, sudah ada pelaku usaha yang mulai melakukan hal tersebut, namun jumlahnya relatif masih sedikit.

"Sebetulnya pasar nontradisional itu potensinya cukup besar, supaya terdiversifikasi pasarnya. Sayangnya kebanyakan dunia usaha memang masih sedikit "reluctant" untuk membuka pasar baru, itu risikonya gede. Grup-grup besar sudah pada mulai jalankan. Kita harus beranikan diri untuk memulai, tapi memang tidak segampang itu juga," kata Agung.

Sementara itu, awal pekan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumut mengepalkan tangan saat berunjuk rasa di depan halaman DPRD Sumatera Utara, Medan, Senin (24/9).

Mereka, seperti dilaporkan Antaranews,  mendesak pemerintah agar memperbaiki perekonomian, terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. []

Berita terkait
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).