UNTUK INDONESIA
Rincian AKD DPR, Gerindra Tak Dapat Jatah Ketua Komisi
DPR merampungkan pembagian alat kelengkapan dewan (AKD) DPR 2019-2024. Partai Gerindra tidak mendapatkan jatah ketua komisi.
Rapat anggota dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Antara)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyelesaikan pembagian alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dalam rapat konsultasi pimpinan pada Jumat malam 18 Oktober 2019. Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PPP tidak mendapatkan jatah ketua komisi.

Sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) mendapat pembagian paling banyak, yaitu 3 posisi ketua komisi, ketua badan anggaran, dan 11 kursi wakil ketua. Disusul Partai Golkar dengan komposisi 3 kursi ketua komisi dan 10 jabatan wakil ketua.

Rapat konsultasi pimpinan itu menyepakati pembentukan 11 komisi dan 6 badan setelah DPR periode 2019-2024 bekerja selama lebih dari dua pekan.

Berikut komposisi AKD DPR 2019-2024 diikuti rincian penjelasan tentang bidang-bidang setiap komisi berdasarkan DPR periode 2014-2019.

1. Fraksi PDIP

- Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM, keamanan

- Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, pangan

- Ketua Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi

- Ketua Badan Anggaran

- 11 Wakil Ketua

2. Fraksi Partai Golkar

- Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen

- Ketua Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria

- Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan

- 10 Wakil Ketua

3. Fraksi Partai Gerindra

- Ketua Badan Legislasi

- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

- 9 Wakil Ketua

4. Fraksi Partai Nasdem

- Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, lingkungan hidup

- Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan

- 8 Wakil Ketua

5. Fraksi PKB

- Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, standarisasi nasional

- Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, sejarah

- 7 Wakil Ketua

6. Fraksi Partai Demokrat

- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

- Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

- 4 Wakil Ketua

7. Fraksi PKS

- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan

- 6 Wakil Ketua Komisi

8. Fraksi PAN

- Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, haji

- 5 Wakil Ketua Komisi

9. Fraksi PPP

- 4 Wakil Ketua

Berita terkait
Pantaskah Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum Partai Gerindra?
Pengamat politik UAI Ujang Komarudin mengatakan isu Sandiaga Uno menggantikan posisi Ketua Umum Partai Gerindra bukan hal asing.
Edhy Prabowo Calon Menteri Usulan Prabowo Subianto
Berikut ini profil Edhy Prabowo, calon menteri yang diusulkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Menteri Nonpartai Lebih Mampu Eksekusi Kebijakan Jokowi
Menteri yang berasal dari kalangan nonpartai atau profesional belum terkontaminasi politik kotor sehingga lebih mampu eksekusi kebijakan Jokowi.
0
Himasil Lhokseumawe Galang Dana Kebakaran Pesantren
Himasil Lhokseumawe melakukan aksi galang dana untuk korban musibah kebakaran Pesantren Al-Waliyah Darussalam, Aceh Selatan.