Ribuan Buruh Sumsel Demo Tolak Omnibus Law

Ribuan buruh di Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan Sumsel gelar aksi penolakan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) di halaman kantor Pemprov Sumsel, Rabu, 11 Maret 2020. (Foto: Tagar/Yuyun Yunani)

Palembang - Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law), Rabu, 11 Maret 2020.

Meskipun terkena guyuran hujan deras, para buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) tetap menyampaikan tuntutan mereka.

Salah satu koordinator aksi Abdullah Anang, mengatakan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi pekerja atau buruh tidak dipenuhi.

Terima kasih telah datang, yang telah dan akan menyampaikan aspirasinya terkait menolak omnibus law

"Seluruh federasi pekerja atau serikat buruh yang terafiliasi, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja," katanya.

Adapun tuntutan mereka, yakni memohon perlindungan hukum dan keadilan, menolak omnibus law, menuntut dikeluarkannya kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, serta meminta Gubernur dan DPRD Sumsel mendukung perjuangan buruh dalam menolak omnibus law.

Gubernur Sumsel Herman Deru yang menemui langsung para ribuan buruh, mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah pusat dan DPR RI.

"Terima kasih telah datang, yang telah dan akan menyampaikan aspirasinya terkait menolak omnibus law. Tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI," kata Deru.

Setelah menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel, para buruh melanjutkan aksi dengan cara long march menuju gedung DPRD Sumsel.[]

Berita terkait
1.451 Personel Kawal Demo Omnibus Law di Makassar
Ribuan personel gabungan TNI-Polri diterjunkan dalam mengawal unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law di Makassar.
Wapres: Omnibus Law untuk Benahi Obesitas Peraturan
Wakil Presiden, Maruf Amin menegaskan, Omnibus Law merupakan upaya pemerintah dalam membenahi obesitas peraturan daerah dan pusat.
Pengamat Setarakan Omnibus Law dengan RUU KPK
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin membandingkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law tak ayal seperti RUU KPK.
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.