Makassar, (Tagar 3/7/2018) - Ratusan massa yang menamakan diri Relawan Kolom Kosong (Rewako) Makassar, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Sulawesi Selatan, Senin (2/7).

Menurut orator aksi damai, Anshar Manrulu,  banyak kecurangan yang terjadi di dalam perhitungan suara Pemilihan Walikota Makassar, dimana ditemukan ada upaya sistematis untuk memanipulasi suara rakyat dengan mengubah hasil perhitungan suara di TPS untuk menguntungkan pihak tertentu.

"Terbukti dengan adanya data yang berbeda hasil input di web KPUD Makassar dengan hasil perhitungan di TPS, seperti yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate," ujar Anshar, Senin (2/7).

Menurutnya, perbuatan ini dianggap kejahatan pada demokrasi, yang kalau dibiarkan akan menjadi ancaman dan batu sandungan mewujudkan demokrasi yang sehat ke depannya.

Berdasarkan temuan tersebut diatas, maka Relawan Kolom Kosong (Rewako) Makassar mendesak KPUD Provinsi Sulsel, agar melakukan perhatian khusus pada Pilwali Makassar dan segera mengevalusi jajaran pelaksana pemilu Kota Makassar sampai tingkat TPS, karena kekeliruan data yang terjadi telah menimbulkan kisruh ditengah masyarakat.

Rewako mendesak Bawaslu Kota Makassar, agar segera memanggil dan memeriksa semua pihak terkait dan mengusut pelaku manipulasi data perhitungan suara.

Memberikan sanksi tegas pada pelaksana pemilu yang terbukti terlibat dalam kecurangan manipulasi data hasil Pilwali Makassar serta mengusut tuntas dan menangkap semua aktor yang terlibat mengatur dan merencanakan kecurangan dalam Pilwali Makassar.

Kami juga menyerukan pada seluruh jaringan relawan, untuk mensosialisasikan dan mempersiapkan diri melakukan aksi serentak di 15 Kecamatan se Kota Makassar, jika memang praktek kecurangan manipulasi hasil Pilwali masih terus terjadi, demikian Anshar.

Menurut Divisi Humas dan Data Informasih dan Hubungan Antar Lembaga KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, Uslimin, pada saat perhitungan suara di PPK pasti akan buka kotak suara dan dibuka formulir yang ada di situ yang ditanda tangani bersama.  Kemarin ada yang upload di situng yang tidak diperiksa dengan detail. 

"Kemudian ada yang muncul itu di TPS 6 Bontoduri kopnya di atas adalah rekab Bupati dan Wakil Bupati, sementara isinya adalah paslon Walikota dan kotak kosong, ini pasti ada yang salah," jelas Uslimin.

Ternyata setelah ditelusuri itu diambil di buku panduan lalu kemudian diisi, sudah pasti itu rekayasa karena bukan formulir C1yang asli dari TPS, masih sesal Uslimin.

Terkait aksi dari Relawan Kolom Kosong (Rewako) Makassar, Uslimin mengatakan, setelah melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh apa yang menjadi persoalan, kemudian memperkirakan rekomendasi selanjutnya.

Buron

Evaluasi itu juga dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh Panwaslu dan Bawaslu karena mereka yang memproses kalau ada sesuatu persoalan di lapangan. KPU melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Kalau misalnya Panwaslu ada dugaann kekeliruannya pasti selain pidana tentu ada DKKP untuk urusan etik. "Kkalau ada yang terbukti bersalah pasti diberhentikan," tegasnya lagi.

Dijelaskannya, satu yang direkomendasikan ke KPU Kota Makassar adalah, pemberhentian ketua PPK kecamatan Tamaltate Makassar yang saat ini DPO, lagi tidak ada di tempat. Sudah keluar surat rekomendasi dan sudah sepakat di pleno KPU Provinsi untuk diberhentikan itu ketua PPK Kecamatan Tamalatte.

Kenapa harus diberhentikan karena PPK yang empat orang yang tersisa ini harus menunjukan siapa pelaksana ketua karena kalau tidak ada pelaksana ketua tidak bisa rekap, kebetulan yang buron tersebut adalah ketuanya, jelas Uslimin panjang lebar.

Ketua PPK dianggap buron karena sudah tidak berada di tempat, setelah ketua TPS Bonto Duri melapor ke Panwas soal manipulasi data C1 yang di upload ke Situng, pihaknya berharap, yang bersangkutan segera muncul dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi supaya kegaduhan di Makassar ini berkurang.

Terkait input data di Situng yang di serang hacker, Uslimin berujar, menurut ketua KPU RI Arief Budiman itu server diserang hacker sejak hari pencoblosan sejak pertama dibuka Aplikasi itu, sejak hari itu juga dihack, jadi sebenarnya yang dihack bukan cuma di Makassar tetapi hampir semua, karena induk servernya ada di KPU RI, yang di serang hack itu, lansung di pusatnya, pungkas Uslimin. (rio)