Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut situasi pandemi C-19 Indonesia sudah dalam keadaan darurat militer. Menko Polhukam Mahfud, MD menjelaskan maksud darurat militer yang disampaikan Muhadjir bukan persayratan suatu ketentuan hukum.
Mahfud mengakui saat ini Indonesia memang sudah dalam kondisi darurat kesehatan. Meski bukan darurat militer, militer sudah turut diterjunkan membantu menangani kedaruratan tersebut.
Pengamat Politik dan Ekonomi Luar Negeri dari Rumah Politik, Gerry Hukubun juga mengatakan bahwa Covid-19 lebih jahat dari perang apapun.
“Saya bilang begitu karena jika kita bicara tentang perang, ada satu tujuan entah ingin ganti rezim, menguasai SDA atau apapun iu. Tetapi di Covid-19 ini tidak ada tujuan apa-apa selain menghabiskan peradaban di seluruh bumi,” ujar Gerry Hakubun saat diwawancarai Tagar TV, Senin, 19 Juli 2021.
Saya melihat situasi sekarang pemerintah berupaya memberikan sosialisasi seperti ini PPKM dan sebagainya dalam situasi tetapi akibatnya sama yaitu kematian.
Gerry Hakubun saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Selfiana)Gerry mengatakan perang melawan Covid ini lebih parah dari militer karena tidak adanya negosiasi yang bisa dilakukan antara kita sebagai manusia dan Covid-19, beda dengan perang militer sesama manusia yang bisa dilakukan dengan kesepakatan tertentu.
“Covid-19 ini malah sebetulnya seperti invansi dari alien yang membunuh manusia kalau kita bicara dari sisi fiksi. Tetapi fakta dilapangan kan demikian dan jauh lebih ganas dan berbahaya dari perang,” ujarnya.
- Baca Juga: Mahfud MD Klarifikasi Maksud Darurat Militer
“Saya melihat situasi sekarang pemerintah berupaya memberikan sosialisasi seperti ini PPKM dan sebagainya dalam situasi tetapi akibatnya sama yaitu kematian,” ucapnya.
Ia juga mengatakan pada intinya apa yang diinginkan oleh pemerintah adalah hal yang baik, karena bisa menajaga keselamatan masyarakat.
“Kondisi sekarang itu lebih dari sekedar first major karena, saat ini bukan melawan orang-orang yang kontra dengan kebijakan politik atau oposisi, tetapi kita sedang melakukan sesuatu yang pertaruhannya nyawa,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang belum bisa di lakukan lockdown karena berbeda dengan negara-negara maju di luar negeri yang sudah bisa menjamin hidup masyarakatnya jika dilakukan lockdown.
“Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah 100 persen bahwa pemerintah tidak bisa mengendalikan ini, atau sosialisasi pemerintah kepada manusia itu tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Gerry memberikan saran kepada pemerintah terhadap beberapa hal yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya misalnya aparat-aparat yang dari pusat yang bertugas membantu menyalurkan bantuan sosial sudah tepat sasaran. Karena jika itu sudah tepat sasaran pasti tidak akan ada reakasi berlebihan masalah Covid-19.
(Selfiana)
