Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Ineu Purwadewi Sundari mengimbau seluruh anggota dewan yang saat ini melakukan kegiatan reses ke-3 tahun anggaran 2020 turut memastikan pelayanan publik di daerah pemilihannya sudah memenuhi protokol kesehatan.
“Saya meminta anggota dewan yang sekarang reses selain menjaring aspirasi, juga bisa mengawasi dan memastikan protokol pelayanan publik sudah diterapkan di daerah pemilihannya,” tuturnya kepada Tagar, Bandung, Jumat 3 Juli 2020.
Tak hanya sekedar menjaring aspirasi masyarakat. Kita harus memastikan penanganan Covid-19 di daerah pemilihan, apalagi pasca dicabutnya PSBB, daerah seperti apa.
Menurut Ineu, protokol pelayanan publik yang harus diterapkan, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan sabun. Kemudian membersihkan tempat pelayanan dengan desinfektan secara berkala.
Selanjutnya, kata Ineu, memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter serta menyediakan tempat sampah tertutup. Masyarakat juga harus diimbau untuk menyiapkan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan prokotol kesehatan.
Selain itu juga menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter, menerapkan sistem antrean di pintu masuk dan keluar. Serta memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan, mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan publik. Terakhir, menyiapkan daftar hadir.
“Reses di tengah pandemi ini memang tak mudah. Tapi ini sudah tugas DPRD Jawa Barat. Jadi saya minta teman-teman yang lain ikut memastikan protokol pelayanan publik sudah diterapkan seperti, mall, masjid-masjid, kecamatan-kecamatan, pasar dan tempat pelayanan publik lainnya sudah aman (memenuhi protokol pelayanan publik),” tutur dia.
Baca juga: 119 Anggota DPRD Jawa Barat Reses Saat Pandemi
Ineu juga meminta anggota DPRD Jawa Barat yang saat ini melakukan reses memastikan stimulus atau insentif berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit perbankan bagi masyarakat (termasuk UMKM) terdampak Covid-19 dijalankan dengan baik. Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang telah diinstruksikan Presiden Jokowi tidak dijalankan di daerah, dan dampaknya justru menyuburkan bank emok atau rentenir emak-emak di Jawa Barat.
“Relaksasi kredit perbankan kan sudah ada lama, tapi bagaimana realisasi di daerah? Kita (DPRD Jawa Barat) harus memastikannya. Jangan sampai karena relaksasi kredit perbankan tidak direalisasikan di daerah menumbuhkan kredit-kredit tidak resmi seperti bank emok yang digunakan masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Ineu.
Disamping itu, Ineu juga berharap seluruh anggota DPRD Jabar turut mengawasi dan memastikan semua jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dapat terdistribusi secara merata dan tepat sasaran.
“Kan ada banyak bantuan bagi masyarakat di daerah, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten dan kotanya sendiri. Nah, saya harapkan diawasi dan dipastikan juga oleh teman-teman lainnya yang sekarang sedang reses. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk menjamin kebutuhan pangan malah untuk kebutuhan yang lain atau tak tepat sasaran,” ujar dia.
Baca juga: 4 Kegiatan 119 Anggota DPRD Jabar Reses Saat Pandemi
Terakhir Ineu berpesan seluruh anggota DPRD Jabar melakukan pemantauan penanganan Covid-19 di daerah pemilihannya apakah sudah baik atau belum. Termasuk mengecek persiapan menjelang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Tak hanya sekedar menjaring aspirasi masyarakat. Kita harus memastikan penanganan Covid-19 di daerah pemilihan, apalagi pasca dicabutnya PSBB, daerah seperti apa,” kata Ineu. []
