UNTUK INDONESIA
Relaksasi PSBB Covid-19, PKS Sebut Pemerintah Stres
PKS menilai pemerintah stres setelah rencana melakukan relaksasi terhadap PSBB diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD.
Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Foto: Dok PKS Cibitung, Kab Bekasi.)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai rencana pemerintah melakukan relaksasi terhadap Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) demi roda perekonomian menguatkan dugaan Indonesia tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona atau Covid-19.

Eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan.

Menurut Sukamta, relaksasi PSBB demi menstabilkan ekonomi setelah melakukan evaluasi menunjukan ketidakjelasan pemerintah lantaran hingga saat ini belum juga transparan terkait target waktu untuk mengatasi pandemi virus corona.

"Dalihnya hasil evaluasi. Kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya. Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand desain penanganan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya," kata Sukamta kepada awak media, Senin, 4 Mei 2020.

Sukamta menilai kebijakan PSBB merupakan upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah. Namun ketika kepala daerah menerapkan kebijakan PSBB secara ketat, kata dia, pemerintah pusat malah melonggarkan ikat pinggang terkait peraturan PSBB.

"Coba lihat saat ini gubernur, bupati, wali kota yang malah terlihat pontang-panting dengan kebijakan PSBB. Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi, eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan," ujarnya.

Baca juga:

Anggota Komisi I DPR ini menilai rencana relaksasi pemerintah terhadap PSBB yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD semakin menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.

"Kelihatan buruk sekali cara komunikasinya, semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik. Dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya," kata dia.

Dia mengatakan, pernyataannya Mahfud MD tersebut bertolak-belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya. Kala itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

"Kritik cara komunikasi Pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang udah jalan 2 bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur," ucap Sukamta.

Lantas dia mengatakan agar pemerintah pusat memberikan tongkat juru bicara khusus penanganan Covid-19, agar para pejabat dilingkaran pemerintahan tidak selalu cari panggung dalam situasi saat ini.

"Oleh sebab itu pemerintah mestinya mengatur siapa yang boleh bicara soal kebijakan penanganan covid-19, PSBB, dll. Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung tetapi malah bingungkan rakyat dan buat gaduh," tutur dia. []

Berita terkait
Jokowi ke Mensos: Bikin Hotline Aduan Warga soal Bansos
Presiden Jokowi memberikan perintah kepada Mensos Juliari membuat layanan khusus (hotline) aduan warga yang memiliki kendala soal bansos.
Jokowi Kaji Cuti Lebaran 2020 Gabung Libur Idul Adha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji cuti bersama Lebaran 2020 digabung dengan libur Idul Adha.
Jokowi Ajak Peserta KTT Non Blok Solid Lawan Covid-19
Presiden Jokowi ajak peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) solid lawan pandemi Covid-19.
0
Kegusaran Anggota DPR Usai Dikritik Najwa Shihab
Anggota DPR Nasim Khan menilai, pernyataan yang disampaikan Najwa Shihab cenderung miring, tidak proporsional dan sangat tendensius.