Jakarta, (Tagar 18/7/2018) – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur jadwal pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), yaitu pada 4 Agustus sampai 10 Agustus 2018.
Meski Prabowo Subianto digadang-gadang akan maju sebagai capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2019, namun baru Joko Widodo lah yang secara resmi ditetapkan sebagai capres 2019. Pengumuman Jokowi sebagai capres ini dilakukan dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (23/2) yang berlangsung secara tertutup.
Kemudian Spekulasi terkait nama cawapres yang akan mendampingi Jokowi di bursa Pilpres 2019 pun semakin ramai. Jika semula, kandidat cawapres itu berjumlah 10 orang kemudian dikerucutkan menjadi lima, dan sekarang menjadi tiga kandidat.
Adapun tiga nama cawapres Jokowi yang digadang-gadang sebagai kandidat terkuat adalah Tuan Guru Bajang, Mahfud MD serta Airlangga Hartarto. Bagaimana rekam jejak ketiganya?
1.Tuang Guru Bajang (TGB)
Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) lahir di Pancor, Selong, 31 Mei 1972. Ia merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-7 petahana.
Peneliti senior Pusat Riset Politik LIPI, R Siti Zuhro menilai Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yaitu kader mungkin Partai Demokrat yang dapat jadi kuda hitam pada Penentuan Presiden 2019.
Pasalnya, TGB dinilai miliki rekam jejak yang cukup bagus saat memimpin NTB sepanjang dua periode.
”TGB mempunyai track record yang cukup duduk jadi pemimpin eksekutif, ” tuturnya dilansir dari inspektorat.lipi.go.id, Senin (2/4/2018).
Wiwiek, sapaan akrabnya, juga menilainya, TGB jadi tokoh yang merepresentasikan pemilih muslim. Sampai kini, tuturnya, ada kecenderungan pemilih muslim menginginkan sosok pemimpin baru.
Tidak hanya itu, menurut Wikipedia, Politikus Partai Demokrat ini juga telah menyabet banyak penghargaan sejak tahun 2008 hingga 2016. Setidaknya ia telah mengoleksi 67 penghargaan.
Adapun penghargaan tersebut diantaranya adalah, anugerah Pangripta Nusantara 2013, Sebagai Provinsi Terbaik Ketiga Kelompok B (luar Jawa-Bali) Kategori Utama, penghargaan sebagai kepala daerah yang memberikan peran besar dalam pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG), anugerah Kihajar sebagai kepala daerah berprestasi di dalam memajukan pendidikan di daerahnya melalui peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lainnya.
2. Mahfud MD
Pria bernama lengkap Mohammad Mahfud MD ini lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957. Mahfud pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2011 dan Hakim Konstitusi era 2008 – 2013. Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Sebelumnya Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Lalu, pada tahun 2001, ia terpilih sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ke-22.
Pada Mei 2018, pria lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini namanya masuk ke dalam daftar 200 orang mubalig rekomendasi Kemenag.
Berikut daftar jabatan pemerintahan yang pernah Mahfud duduki seperti dilansir dari Wikipedia yakni:
-Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
-Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
-Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
-Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
-Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
-Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
-Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)
3. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto merupakan anggota DPR RI Periode 2009 – 2014 yang berasal dari fraksi Partai Golkar. Ia juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Lingkungan Hidup dan Ristek.
Karir politik Airlangga dimulai ketika ia terpilih menjadi Ketua, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode (2006–2009). Lalu, ia juga terpilih sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Periode 2004-2009.
Pria lulusan Melbourne Business School University of Melbourne, Australia, ini juga pernah menjadi Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011 hingga 2014.
Pada 27 Juli 2016, Airlangga Hartarto resmi menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan menggantikan Saleh Husin, pada Reshuffle Kabinet Jilid II.
Kemudian, pada akhir 2017 Airlangga ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, usai Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik (E-KTP).
Adapun tiga penghargaan yang pernah Airlangga terima seperti dilansir dari Wikepedia yakni, ASEAN Engineering Honorary fellow, conferred by Asean Federation of Engineering Organization at Myanmar 2004, Australian Alumni Award for Entrepreneurship 2009 dan Satya Lencana Wira Karya 2014.
