Jakarta, (Tagar 11/10/2018) - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Ahmad Rofiq mengatakan banyaknya dukungan kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin karena tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan Jokowi. 

Rekam jejak Jokowi yang benar-benar bekerja untuk rakyat bikin banyak kepala daerah jatuh hati padanya. Sehingga mereka tanpa ragu menyuarakan dukungan secara terbuka, menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden pada periode kedua.

"Fenomena membanjirnya dukungan kepala daerah terhadap Pak Jokowi ini murni atas keberhasilan Pak Jokowi dalam kepemimpinannya, sehingga mereka tergerak untuk memenangkan pasangan ini," ujar Ahmad Rofiq di Jakarta, Kamis mengutip Antara.

Sekjen Partai Perindo itu meyakini para kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak akan menyalahgunakan jabatan dan atau menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya.

Sebelumnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Pilpres 2019 merupakan yang terberat bagi Prabowo Subianto.

Salah satu alasannya dia kemukakan karena Pilpres kali ini banyak kepala daerah mendukung Jokowi.

Selain itu kata dia, pengusaha juga enggan menyatakan terbuka mendukung Prabowo karena takut proyeknya bersama pemerintah terganggu.

Muzani menyebut Prabowo seperti dikepung sehingga jalannya menuju kemenangan tidak mudah.

Terkait pernyataan Muzani, Ahmad Rofiq menilai hal itu seperti sebuah keputusasaan.

Baca juga: Mereka Ramai-ramai Dukung Jokowi

Hampir Seluruh Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi-Ma'ruf

Pada hari yang sama di Pekanbaru, Anggota DPRD Riau Asri Auzar menyoroti kepala daerah di Provinsi Riau, yang terang-terangan mendeklasikan diri mendukung calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk Pemilihan Presiden 2019.

"Kepala daerah tidak boleh seperti itu, dia harus netral," kata Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis.

Ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau untuk menegakan supermasi hukum dengan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan para kepala daerah tersebut.

Asri yang juga Ketua DPD Demokrat Riau tersebut meminta agar hukum tidak pandang bulu yang artinya siapa pun yang melanggar hukum harus disanksi tegas sesuai ketentuannya.

Hal tersebut menanggapi adanya deklarasi yang dilakukan hampir seluruh kepala daerah di Riau yang sepakat mendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-MA.

"Sesuai dengan peraturannya kepala daerah hingga kepala desa tidak boleh memihak pasangan calon. Kalau sudah kejadian seperti ini, kita minta Bawaslu bertindak, aturan itu kan dibuat untuk ditegakkan," sebut Asri.

Menanggapi salah satu Kader Demokrat yang merupakan Walikota Pekanbaru, Firdaus juga ikut dalam deklarasi tersebut, padahal Demokrat mendukung Capres Prabowo-Sandiaga Uno. 

Asri tampaknya enggan berkomentar banyak.

"Kalau sanksi tidak ada, itu balik ke pribadi masing-masing," sebutnya.

Sementara itu, Politisi Gerindra Riau Marwan Yohanis juga sepandapat untuk meminta Bawaslu Riau mengusut kasus tersebut.

"Kalau mau mendukung yah silahkan saja asalkan dia mencopot jabatan sebagai kepala daerah alias cuti. Apakah yang kemarin itu cuti atau masih dinas, ini kita pertanyakan. Masak selevel Gubernur Terpilih ataupun Bupati-Walikota tak paham dengan aturan, ini patut kita pertanyakan," ujar Marwan.

Anggota DPRD Riau itu menyayangkan sikap Kepala Daerah yang seharusnya menjadi pembina politik di kawasannya, mengayomi semua partai politik, menjamin aturan berjalan dengan baik malah menyatakan dukungan untuk satu pasangan calon Presiden.

"Saya bertanya ini kenapa apa ada interverensi atau seperti apa, kita minta Bawaslu telusuri," ujar Marwan.

Sebagai informasi, berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yakni:

1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih), 

2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih), 

3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru), 

4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis), 

5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar),

6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir), 

7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti), 

8. Zulkifli (Wali Kota Dumai), 

9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi), 

10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu), 

11. M Haris (Bupati Pelalawan), 

12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu).

Deklarasi dihadiri ratusan relawan Pro Jokowi (Projo) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10).

Sementara, pihak Bawaslu Riau menjadwalkan pemanggilan terhadap kepala daerah tersebut.

Baca juga: Peta Politik 34 Gubernur Se-Indonesia yang Dukung Jokowi atau Prabowo

Dukungan Pribadi

Masih di Pekanbaru, Politikus Partai Amanat Nasional Riau Sunaryo menyayangkan sikap Ketua DPW PAN Riau yang juga Bupati Kepulauan Meranti menyatakan deklarasi mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Banyak kader PAN yang kecewa dengan sikap Pak Irwan (Ketua DPW PAN) dan sikap Pak Syamsuar (Gubernur Riau terpilih yang diusung PAN). Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat internal untuk membahas ini," sebut Sunaryo yang juga merupakan Wakil Ketua DPW Riau Sunaryo di Pekanbaru, Kamis.

Dikatakannya, dengan tegas deklarasi yang disampaikan Irwan Nasir dan Syamsuar tidak merepresentasikan partai, melainkan dukungan pribadi masing-masing. Sesuai dengan arahan DPP PAN, ia menegaskan bahwa PAN berkomitmen untuk mendukung pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.

"Saya melihat Pak Irwan bersikap seperti itu sebagai Bupati (pribadi), saya tidak melihat dia meminta masyarakat untuk memilih presiden yang dideklarasikannya. Namun tentunya kalau di PAN sendiri jelas, kita tetap Prabowo-Sandi," ujar Sunaryo yang merupakan Wakil Ketua DPRD Riau itu.

Menanggapi desakan DPC PAN Kampar agar DPP PAN mencopot Irwan Nasir dari jabatannya, Sunaryo melihat hal tersebut wajar sebagai bentuk kekecewaan. Namun ia menyarankan agar PAN tidak terbebani dengan persoalan ini.

"Itu kan aspirasi dari kawan-kawan, mungkin sikap kekecewaan kawan-kawan sebagian memang ada mengusulkan seperti itu," paparnya.

"Kalau bisa jangan ribut-ributlah internal kita, habis energi saja. Sementara kita punya target untuk Pilpres," sambung Sunaryo.

Sementara itu, Politisi PKS Riau, Mansyur HS meyakini tindakan kepala daerah dalam deklarasi tersebut bukan berasal dari hati nurani mereka. Ia menduga ada intervensi yang terjadi.

"Hal seperti ini wajar dalam politik, di satu sisi saya memahami apa yang dilakukan kepala daerah, dalam kondisi Riau saat ini. Banyak dana pusat yang belum tersalurkan. Biasanya kalau mau cepat cair, berikanlah dukungan, ada indikasi seperti itu saya lihat," ujar Mansyur HS. []