Medan - Refocusing anggaran di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, berdampak pada hilangnya sejumlah program pemberdayaan nelayan. Program jaring pengaman sosial dinilai bisa menjadi solusi.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Friska Irnawati Purba menyebut, akibat pandemi Covid-19, refocusing anggaran di bidangnya mencapai 60 persen.
Di mana dari sembilan kegiatan, ada empat kegiatan yang dihilangkan, yaitu basic safety training (BST) atau pelatihan bagi anak-anak nelayan, pengembangan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan bagi nelayan, pelatihan manajemen usaha penangkapan ikan, serta pengembangan alat tangkap di UPTD TPI Nelayan Indah, dan premi asuransi nelayan.
“Total anggaran di bidang perikanan tangkap yang semula Rp 1,4 miliar, berkurang sebesar Rp 872 juta atau sebesar 60,23 persen. Dan sisanya sebesar Rp 576 juta atau 30,77 persen,” ungkap Friska, seusai menggelar diskusi online bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Senin, 4 Mei 2020.
Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum Fitra Sumatera Utara, Siska Elisabet Barimbing mengatakan, berdasarkan analisis yang mereka lakukan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan, dan peningkatan belanja pemerintah.
Kepentingan penerima manfaat yaitu nelayan tradisional, tetap dapat diakomodasi. Apalagi di tengah suasana pandemi saat ini
Mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, pemerintah daerah diharuskan melakukan rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi 50 persen belanja barang jasa, dan rasionalisasi 50 persen belanja modal.
Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp 38 miliar lebih, atau sebesar 0,63 persen dari total APBD Kota Medan tahun 2020.
Berikut adanya refocusing anggaran dan SKB dua menteri, Siska berharap dinas ini tidak justru mengorbankan kepentingan nelayan dengan memangkas anggaran sampai 60 persen.
Dia menyebut, refocusing anggaran tidak boleh disamaratakan dan harus memperhatikan besaran total anggaran di setiap organisasi perangkat daerah.
Seperti halnya Dinas Pertanian dan Perikanan yang hanya mendapatkan 0,63 persen dari total APBD Kota Medan tahun 2020, tentunya tidak dapat diberlakukan kebijakan yang sama.
"Sehingga kepentingan penerima manfaat yaitu nelayan tradisional, tetap dapat diakomodasi. Apalagi di tengah suasana pandemi saat ini,” kata Siska.
Meski begitu, Siska berharap Dinas Pertanian dan Perikanan bisa merealokasikan anggaran perikanan tangkap yang masih tersisa untuk nelayan tradisional yang terdampak ekonomi dalam bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial.
“Dan untuk pendataan nelayan yang terdampak, Dinas Pertanian dan Perikanan Pemko Medan juga harus melibatkan organisasi nelayan seperti KNTI. Sehingga penyaluran bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,” kata Siska.
Kesempatan itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, Isa Albasir, menyebut sejumlah problem yang dihadapi nelayan tradisional selama pandemi Covid-19.
"Jatuhnya harga ikan, sulitnya akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, rantai distribusi yang terhambat, dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti ketersediaan es dan coldstorage, serta terekslusinya sektor perikanan sebagai bahan pangan utama dalam menghadapi Covid-19 dibandingkan sektor pertanian dan peternakan," ungkapnya.[]
