Realisasi Anggaran DPR Triwulan III Sudah Capai 65,87 Persen

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa realisasi anggaran DPR RI hingga triwulan III 2021 sudah mencapai 65,87 persen.
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Indra Iskandar. (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Indra Iskandar mengatakan bahwa realisasi anggaran DPR RI hingga triwulan III 2021 sudah mencapai 65,87 persen. Capaian ini sudah jauh lebih baik, karena melampaui standar minimum penilaian indikator kinerja anggaran sebesar 60 persen.

Indra menyampaikan bahwa hal ini dalam acara rapat kerja bersama Biro Organisasi dan Perencanaan, Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertajuk 'Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Tahun Anggaran 2021 dan Persiapan Anggaran Tahun 2022' yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat, 5 November 2021.


Seluruh unit kerja harus bisa merealisasikan dan mempercepat pertanggungjawaban anggaran apabila kurang mampu merealisasikan anggaran dapat berkoordinasi dengan bagian perencanaan untuk menyusun exit plan.


"Secara agregat realisasi anggaran DPR hingga triwulan III 2021 telah mencapai Rp3.815.453.000.000 atau 65,87 persen lebih tinggi dari standar minimum penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 60 persen," kata Indra. 

Angka tersebut, lanjut Indra, didapat dari satuan kerja (Satker) dewan sebesar Rp  2.824.589.000.000 atau 66,83 persen. Dan Satker Setjen sebesar Rp 990.863.000.000 atau 63.28 persen.

Namun, kata Indra, masih ada beberapa unit kerja yang realisasinya di bawah 60 persen hingga awal November 2021. Ia mengimbau agar unit kerja yang realisasinya di bawah 60 persen segera memberikan penjelasan sekaligus mempercepat realisasinya, karena waktu yang tersisa tinggal enam minggu lagi.

"Secara efektif jangka waktu untuk merealisasikan anggaran tersisa ada enam minggu lagi. Seluruh unit kerja harus bisa merealisasikan dan mempercepat pertanggungjawaban anggaran. Apabila kurang mampu merealisasikan anggaran dapat berkoordinasi dengan bagian perencanaan untuk menyusun exit plan, mengoptimalisasi anggaran tersebut," ujarnya. []

Berita terkait
Komisi II DPR Ingin Jadwal Pemilu Segera Ditetapkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan pemerintah dan KPU diminta satu suara terlebih dahulu terkait jadwal Pemilu 2024.
Pengamat Pertanyakan Logo DPR di Baliho Relawan Puan
Fernando menjelaskan, jika pemikiran itu ada dibenak masyarakat yang melihat baliho Puan tersebut maka bukan simpatik yang didapatkan.
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Atas Nama Andika Perkasa
Ketua DPR Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Simak ulasannya.