Jakarta - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iman Pambagyo yakin dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, RCEP diyakini bisa membuat pertumbuhan ekonomi meningkat sekitar 0,05 persen.
"Bila Indonesia ikut RCEP, GDP kita akan naik 0,05 persen selama periode 2021-2032," kata Iman saat konferensi pers secara daring yang diadakan Kementerian Perdagangan, Minggu, 15 November 2020.
Bila tidak ikut RCEP, maka GDP Indonesia akan mengalami penurunan minus 0,07 persen pada periode 2021-2032.
Baca juga: Jokowi Optimis Transformasi Digital UMKM Akan Geliatkan Ekonomi
Iman menjelaskan, adanya RCEP maka Indonesia bisa mengakses pasar negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan lima negara mitra, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan China. Namun, berbanding terbalik jika tidak ikut serta dalam perjanjian RCEP, pertumbuhan ekonomi tanah air justru bisa turun.
"Bila tidak ikut RCEP, maka GDP Indonesia akan mengalami penurunan minus 0,07 persen pada periode 2021-2032," ucapnya.
Proyeksi tersebut, kata dia, menurut kajian dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara, berdasarkan hasil kajian internal di Kemendag, Indonesia diperkirakan akan memperoleh keuntungan kesejahteraan (welfare gain) sekitar USD 1,52 miliar atau Rp 21,58 triliun.
"Welfare gain ini maksudnya adalah surplus yang didapat konsumen dan produsen dari sebuah transaksi," ujar Iman.
Dia menjelaskan dari sisi konsumen, estimasi walfare gain didapat jika harga yang mampu dibayar konsumen lebih besar dari harga faktual di pasar. Sedangkan, dari sisi produsen, walfare gain bisa diraih bila harga yang sebetulnya mampu ditawarkan produsen nyatanya lebih kecil dari yang berlaku di pasar.
Baca juga: Jokowi: Penandatanganan RCEP Hari Bersejarah Bagi Indonesia
Sehingga, di sisi lain, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan implementasi RCEP membutuhkan komitmen politik tinggi. Ia menilai, ditandatanganinya RCEP merupakan sebuah permulaan.
"Jalan panjang dan terjal mungkin ada di hadapan kita, yakni bagaimana kita mengimplementasikannya dan ini memerlukan komitmen politik pada tingkat tertinggi," tutur Retno.
Sebagai informasi, perjanjian RCEP pada Minggu ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan atau Menteri yang diberikan kewenangan oleh pemimpin negara-negara anggota RCEP, yakni 10 negara ASEAN dan lima negara mitra, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan China. Perundingan RCEP sendiri sudah berlangsung selama delapan tahun tepatnya sejak 2013 dan sudah melewati 31 putaran. []
