Trenton, Kanada - Dengar pendapat membahas rancangan peraturan yang melarang simbol agama pada pekerjaan tertentu di Quebec dilanjutkan pada hari Selasa 14 Mei 2019. Mereka yang menolak mengatakan aturan kontroversial itu menyebabkan pelecehan terhadap muslimah berhijab meningkat.

Justice Femme, salah satu yang menolak, menyatakan organisasi itu menerima 40 telepon lebih dari perempuan berhijab sejak peraturan bernama Bill 21 diperkenalkan pada Maret lalu.

Rancangan tersebut melarang siapa pun yang bekerja di pelayanan umum Quebec, termasuk guru, memakai lambang agama seperti hijab, salib Kristen dan kippa Yahudi saat bekerja.

Saya tidak mendukung pendapat negara mesti memberitahu seorang perempuan (tentang) apa yang ia pakai, dan juga apa yang tak bisa ia kenakan.


Pada awal Mei, ratusan warga Montreal, Kanada, memprotes Bill 21 gedung legislatif Quebec.

Acara dengar pendapat menjadi kesempatan bagi pihak yang mendukung dan menentang Bill 21 untuk berargumentasi, kata Kantor Berita Turki, Anadolu - yang dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu sore.

Pada Selasa, Justice Femme menyerahkan temuannya demikian juga dengan Wali Kota Montreal Valerie Plante 

Plante dan Justice Femme sependapat mengenai rancangan tersebut. Plante mengatakan, "Sulit buat saya untuk menerima pembatasan hak dan kebebasan individu ini."

Keduanya berpendapat Bill 21 menyoroti Islamfobia dan bentuk lain kebencian.

Sejak rancangan itu diperkenalkan musim gugur lalu, telah terjadi empat kasus penyerangan fisik, yang dua diantaranya upaya merobek jilbab, dan meludahi seorang perempuan; enam kasus pelecehan di tempat kerja, dan lebih dari 12 kasus perundungan di dunia maya.

Tidak ketinggalan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga menentangnya.

"Sebagaimana kalian sangat tahu, saya tidak mendukung pendapat negara mesti memberitahu seorang perempuan (tentang) apa yang ia pakai, dan juga apa yang tak bisa ia kenakan," kata Trudeau kepada wartawan.

Dengar pendapat itu berlangsung selama enam hari dan diperkirakan selesai pada 16 Mei.

Pemerintah berharap bisa melaksanakan Bill 21 pada pertengahan Juni.

Sumber: Anadolu Agency []

Baca juga: