Sulawesi Utara - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun ini mengalokasikan anggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 38,5 miliar untuk membedah 2.200 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Utara.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat sebanyak 2.200 unit rumah.
"Kami telah mengalokasikan dana Program BSPS atau bedah rumah sebesar Rp 38,5 Milyar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat sebanyak 2.200 unit rumah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara" ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Provinsi Sulawesi Utara, Recky W Lahope di Manado beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Bagian Hukum dan Komunikasi Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
Recky mengatakan, jumlah RTLH sebanyak 2.200 unit tersebar di tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Kota Manado (195 unit), Kota Bitung (300 unit), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (570 unit), Kabupaten Minahasa Selatan (530 unit), Kabupaten Minahasa (350 unit), Kabupaten Minahasa Tenggara (200 unit) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (55 unit).
Terkait dengan situasi dan kondisi khususnya proses penanganan pandemi Covid-19, kata Recky, dalam pelaksanaan Penandatangan Perjanjian kerja ini bahkan nanti dalam pelaksanaan program BSPS SNVT Sulut tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengenai pencegahan Civod-19 di lingkungan Kementerian PUPR.
"Salah upaya yang dilakukan di antaranya pembekalan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilatator Lapangan dilaksanakan melalui media online," ujar Recky.
Selain itu, kata Recky, diberikan pembekalan kepada Korfas dan TFL sebagai pendamping Program BSPS melalui media online. Kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan media sosial Whatsapp dengan Tim teknis di tiap Kabupaten/kota menyangkut kesiapan dari masing pemerintah daerah perihal penanganan Covid-19 yang disesuaikan dengan pelaksanaan program BSPS.
"Kami juga minta Surat Kesiapan Pelaksanaan Program BSPS secara resmi dari tiap-tiap kepala daerah sebagai acuan untuk memulai pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.[]
