Puan Minta Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket

Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah harga tes PCR jangan lebih mahal dari harga tiket transportasi massal yang cenderung lebih murah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam, agar bisa menjadi syarat perjalanan untuk semua moda trasportasi. 

Namun, Puan mengingatkan, hal tersebut masih akan membebani rakyat mengingat harga tiket transportasi massal banyak yang lebih murah dari harga tes PCR.

“Contohnya masih ada tiket kereta api yang harganya di kisaran Rp75 ribu untuk satu kali perjalanan. Begitu pula dengan tiket bus AKAP dan kapal laut. Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari 3 kali lipat harga tiket untuk tes PCR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Oktober 2021.


Apakah artinya masyarakat yang mampu membayar tiket perjalanan namun tidak mampu membayar tes PCR lantas tidak berhak melakukan perjalanan? Hak mobilitas warga tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya warga membayar tes PCR.


Puan memahami kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. 

“Namun hendaknya harga PCR jangan lebih mahal dari tiket transportasi publik yang mayoritas digunakan masyarakat,” kata Puan.

Jika harga tes PCR masih lebih mahal dari tiket transportasi massal yang mayoritas digunakan masyarakat, Puan khawatir akan terjadi diskriminasi terhadap warga masyarakat.

 “Apakah artinya masyarakat yang mampu membayar tiket perjalanan, namun tidak mampu membayar tes PCR, lantas tidak berhak melakukan perjalanan? Hak mobilitas warga tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya warga membayar tes PCR,” kata Puan.

Ia juga menyoroti fasilitas kesehatan di daerah yang akan melakukan tes PCR jika kebijakan ini diberlakukan. “Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Ini harus betul-betul dipertimbangkan,” ujar Puan.

Lebih lanjut Puan menilai, tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa Covid-19. Untuk skrining, menurut Puan, tes antigen ditambah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi sudah cukup. 

“Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracking suspect Covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” katanya.

Untuk menghindari gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi akan terjadi imbas libur panjang akhir tahun, Puan berharap pemerintah lebih menekankan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) masyarakat. Selain pengetatan skrining, langkah 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi harus semakin digencarkan.

“Namun jika pemerintah merasa masih memerlukan kebijakan tambahan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru ini, hendaknya jangan membatasi di hilir dengan tes PCR, tetapi menerapkan kebijakan tambahan di hulu,” ujarnya. []

Berita terkait
Puan Maharani Minta untuk Evaluasi Prokes PON XX Papua
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta dilakukan evaluasi protokol kesehatan pada penyelenggaraan PON XX Papua demi keselamatan bersama.
Puan Maharani Ingin Calon Panglima TNI Dapat Lindungi Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap calon Panglima TNI baru adalah yang terbaik untuk melindungi rakyat dan pulik diminta untuk bersabar menunggu.
Naik Drastis! Kekayaan Puan Maharani Capai 17,9 Miliar
Ketua DPR RI Puan Maharani, alami kenaikan harta kekayaan secara drastis pada tahun 2020 atau selama pandemi Covid-19. Berikut ulasannya.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.