PT SMI Beri Utang 24 Pemda Rp 4,6 T pada 2019

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI telah menyalurkan pinjaman daerah mencapai Rp 4,6 triliun hingga akhir 2019.
Target dan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2020

Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI telah menyalurkan pinjaman daerah mencapai Rp 4,6 triliun hingga akhir 2019. Komitmen pinjaman itu diberikan kepada 24 pemerintah daerah (Pemda). "Komitmen pinjaman diberikan kepada 24 Pemda yang menciptakan, pembangnan RSUD dengan total kapasitas 219 tempat tidur, peningkatan jalan sepanjang 523 kilometer, dan pembangunan jembatan sepanjang 983 meter," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2020.

PT SMI telah menyalurkan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur kepada Pemda sejak akhir tahun 2015. Menurut Isa, dalam kurun waktu tersebut hingga akhir 2019, PT SMI telah mengeluarkan 73 Surat Penawaran Pinjaman (offering letter) kepada 54 Pemda senilai kurang lebih Rp 12 triliun.

Perseroan selalu menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyaluran pinjaman daerah. Pada saat inisiasi pinjaman, PT SMI melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disampaikan. Perjanjian pembiayaan antara PT SMI dengan Pemda telah mengakomodasi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari Kementerian terkait, kualifikasi calon konsultan/kontraktor, serta mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan calon lokasi proyek infrastruktur.

"PT SMI juga melakukan monitoring atas progres pelaksanaan proyek dan ketersediaan anggaran pada APBD setiap tahunnya atas pemenuhan kewajiban pinjaman," ucap Isa.

Upaya akselerasi penyaluran pinjaman daerah terus dilakukan, terutama melalui sinergi dengan stakeholder terkait. Pada tanggal 28 Desember 2017, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah antara Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan Kemenkeu, dan PT SMI (SOP Links) yang berisi sinkronisasi alur, pedoman dan norma waktu proses Pinjaman Daerah.

"PT SMI juga secara aktif melakukan sosialisasi dan capacity building kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terkait pinjaman daerah," kata Isa.

Ke depannya, inovasi pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan selain APBN dalam penyediaan dan peningkatan sarana layanan publik. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, perseroan juga mendukung Pemda dalam penyaluran fasilitas project development facility (PDF). Fasilitas ini diberikan berupa studi kelayakan, detail engineering design, dan/atau kajian lingkungan.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Ketua KPK Ingatkan Jangan Ada Uang Ketuk Palu APBD
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang ketuk palu sering terjadi saat akan pembahasan dan pengesahan APBD di daerah.
APBD Aceh Tertinggi ke 5, Kemiskinan Peringkat 6
Kemiskinan di Aceh berada pada posisi provinsi ke-6 termiskin di Indonesia dan pertama di Sumatera.
Sultan Anggap APBD Bukan Andalan Sejahterakan Rakyat
Sri Sultan HB X menyebut APBD tidak mungkin menjadi andalan untuk menyejahterakan rakyat. Solusinya adalah investasi.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.