UNTUK INDONESIA
PSI Teriak RUU PKS Diusulkan Dicabut dari Prolegnas
Jubir PSI Dara Nasution meneriakkan secara tegas menolak ide Komisi VIII DPR yang mengusulkan akan menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia berbicara soal PSBB yang diterapkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai virus corona (Covid-19). (foto: Dok.Tagar/PSI).

Jakarta - Koordinator Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution meneriakkan secara tegas menolak ide Komisi VIII DPR untuk menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Dara menyayangkan berembusnya kabar akan ditariknya RUU PKS dari daftar Prolegnas yang ia maknai sebagai kegagalan DPR dalam menunjukkan keberpihakan pada perempuan. 

Mestinya RUU PKS ini menjadi momentum pembuktian kinerja sebagai perwakilan perempuan. Jangan buat rakyat menyesal memilih Anda.

"Ada jutaan perempuan Indonesia korban kekerasan seksual yang menanti pengesahan RUU ini,” kata Dara Nasution, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar, Rabu 1 Juli 2020.

Baca juga: PKS Hadiri Rapat Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dara menilai RUU PKS adalah RUU lex specialist yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dia menyampaikan data kekerasan seksual di Indonesia menurut Komnas Perempuan sangat mengkhawatirkan. Tiap dua jam, katanya, ada tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual. 

Oleh sebab itu ia menilai RUU ini sangat berpihak terhadap korban kekerasan yang selama ini sangat minim perhatian.

“Bahkan di masa wabah Covid-19, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual kian meningkat. Jelas kebutuhan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual kian mendesak. Saya melihat DPR RI di Komisi VIII terkesan tidak paham prioritas,” ujar Dara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini, dan diusulkan untuk ditarik dari Prolegnas.

Sebagai ganti, kata Marwan, Komisi VIII mengusulkan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Mengenai hal tersebut, kata Dara, alasan penarikan RUU PKS jelas sangat mengecewakan PSI. Sebab, anggota DPR RI menerima ratusan juta per bulan dari uang rakyat, maka itu sebagai wakil rakyat mereka tidak mesti ketar-ketir dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah wabah Covid-19, dan semestinya jangan bekerja setengah hati. 

"RUU PKS itu sulit dibahas bagi saya adalah alasan yang dibuat-buat. Upaya yang ditempuh saat pembahasan akan sepadan dengan manfaatnya jika berhasil disahkan. Akan ada ratusan ribu, bahkan jutaan korban kekerasan seksual yang mendapat manfaat perlindungan dan pemulihan," katanya.

Baca juga: Cek Fakta: Apa Benar Fraksi PKS Setujui Draf RUU HIP

"Kemana anggota dewan perempuan? Kaum perempuan di DPR mestinya bersatu dan mengadvokasi RUU PKS yang jelas-jelas memperjuangkan kepentingan perempuan. Ibu dewan yang terhormat, jangan lupa perempuan bisa terpilih ke parlemen juga karena ada kebijakan affirmative action kuota perempuan 30%. Mestinya RUU PKS ini menjadi momentum pembuktian kinerja sebagai perwakilan perempuan. Jangan buat rakyat menyesal memilih Anda,” ucapnya menambahkan.

Sejak awal 2019, PSI menyatakan RUU PKS harus segera disahkan. Menurut Dara, kasus kekerasan seksual dapat dilihat sebagai permasalahan struktural dan kultural. Masalah struktural berkaitan dengan kekosongan hukum yang dapat mengatur persoalan kekerasan seksual secara utuh.

“Sedangkan dari sisi kultural, pandangan patriarki masih sangat kuat di Indonesia. Pandangan tersebut menaruh posisi laki-laki yang lebih kuat dan dominan daripada perempuan. Hadir ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan," kata Jubir PSI Dara Nasution. []

Berita terkait
PKS, PDIP dan 3 Fraksi Minta RUU Cita Kerja Ganti Nama
PKS, PDIP dan 3 Fraksi DPR mengusulkan Omibus Law RUU Cipta Kerja berganti nama.
Respons KSPI saat Corona PKS Ogah Bahas RUU Cipta Kerja
Apa kata Konfederasi Serikat Buruh Pekerja Indonesia (KSPI) Fraksi PKS di DPR menolak untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Presiden PKS Kritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman turut menanggapi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah ke DPR.
0
PSI Teriak RUU PKS Diusulkan Dicabut dari Prolegnas
Jubir PSI Dara Nasution meneriakkan secara tegas menolak ide Komisi VIII DPR yang mengusulkan akan menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020.