PSI: Reklamasi ala Anies Dalih Agama Bangun Museum Nabi

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyesalkan langkah Anies Baswedan tipu daya reklamasi berkedok bangun museum nabi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 Januari 2020. (foto: Tagar/Popy Sofy).

Jakarta - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyesalkan langkah Anies Baswedan yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Ancol dan Dufan, dengan total 155 hektare. Padahal, janji kampanye Anies sangat antireklamasi, namun belakangan bak menjilat ludah sendiri.

Kemudian, hal yang dia tidak habis pikir tatkala Gubernur Anies menggunakan dalih agama dengan membangun museum sejarah nabi dan masjid apung di atas lahan reklamasi tersebut. Hal itu dilakukan semata untuk melanjutkan proyek lantaran izinnya kadung dikeluarkan.

Jadi kalau ada yang antireklamasi ala Anies pasti langsung dituduh antimasjid dan museum nabi.

"Dalih Anies melakukan reklamasi dengan memutarbalikkan kata-katanya sendiri. Tahun 2017, dia mengatakan kalau reklamasi tidak dihentikan maka akan bikin banjir makin besar. Tapi tahun 2020, Anies mengatakan dengan reklamasi untuk melindungi dari banjir," kata Guntur Romli saat dihubungi Tagar, Selasa, 14 Juli 2020.

Baca juga: Guntur Romli Ingatkan Anies Baswedan Penuh Drama

"Tak cukup itu, Anies pun memakai dalih agama untuk meloloskan reklamasi. Mau bangun masjid dan museum Nabi," ucapnya menambahkan.

Sepengetahuannya, museum perjalanan hidup Rasulullah sebelumnya hendak didirikan di kompleks Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII), Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, tiba-tiba saja museum itu dipindah ke Ancol, Jakarta Utara, dan dijadikan kedok pembangunan reklamasi.

Pantai Lagoon AncolFoto kombo Sejumlah wisatawan memadati kawasan Pantai Lagoon sebelum ditutup (kiri) dan suasana sesudah ditutup (kanan) di Ancol, Jakarta, Minggu, 15 Maret 2020. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

"Masjid pun dijadikan Anies sebagai sasaran kontroversi reklamasi. Ini lah niat amis Anies yang tidak tulus ingin membangun masjid dan museum, karena menjerumuskan dalam pusaran kontroversi reklamasi," ucap Gun Romli.

Dia meyakini, Anies Baswedan dalam konteks ini sudah jelas dengan sengaja menjual isu agama sebagai tameng untuk melanjutkan reklamasi. Imbasnya, banyak rakyat yang merasa tertipu.

"Jadi kalau ada yang antireklamasi ala Anies pasti langsung dituduh antimasjid dan museum nabi. Jangan mau dicampur dengan program tipu-tipu Anies terkait reklamasi Ancol," ujarnya.

Guntur Romli kemudian mengungkap fakta kebijakan Gubernur Anies yang menurutnya penuh dengan tipu daya. Menurutnya, pada tahun 2019, DKI-1 secara diam-diam menerbitkan 1.000 lebih izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Mirisnya, proyek tersebut sempat disegel namun IMB-nya terbit.

Baca juga: Reklamasi, Anies Baswedan Terancam Penjara 5 Tahun

Dia menegaskan, dalam hal ini Anies secara gamblang membohongi publik. Padahal, saat kampanye Pilgub 2017 Anies berjanji tak akan melakukan reklamasi. 

"Kemudian Anies mulai ngeles. Katanya dia tidak pernah menolak reklamasi, tapi ingin menghentikan reklamasi. Ucapan ini tak hanya ngeles, tapi membuktikan Anies pembohong besar," ucap Guntur.

Terdapat dua alasan mengapa Guntur berkata demikian. Pertama, sebelum menjabat sebagai Gubernur, Anies secara terang-terangan menolak reklamasi. Sepengingatannya, saat itu Anies menyebut ingin menghentikan reklamasi, tetapi tidak menolaknya. 

Hal tersebut tak bisa disangkal lagi. Oleh karena itu Guntur memandang Gubernur Anies sebagai pemimpin yang ingkar pada omongan dan janjinya sendiri. 

"Ini tanda munafik. Kedua, dengan menerbitkan 1.000 lebih IMB di Pulau Reklamasi. Artinya, Anies melanjutkan reklamasi. Apanya yang dihentikan? Justru Anies melakukan legalisasi terhadap hasil reklamasi dengan menerbitkan IMB," ujarnya.

"Bagaimana dengan kontribusi 15% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ? Era Ahok, hasil reklamasi itu selain harus bayar pajak dan lain-lainnya harus ada tambahan kontribusi 15% dari NJPO. Kalau dihitung-hitung potensi kontribusi itu setara dengan Rp 170 triliun-an," ucapnya menambahkan.

Guntur menjelaskan, ide Ahok yang ditentang, malahan pengusaha reklamasi akhirnya harus menyuap mantan anggota DPRD DKI Jakarta yang bernama Sanusi, hanya untuk menghapus pasal kontribusi 15% dari NJPO di Raperda.

"Nah, era Anies malah sudah menerbitkan 1.000 lebih IMB. Ke mana kontribusi 15% itu? Masuk berangkas pribadi kah? Tidak masuk akal dong IMB itu terbit gratisan, sementara zaman Ahok mereka dipaksa bayar biaya tambahan 15% dari NJOP," ucap politisi PSI itu. []

Berita terkait
Walhi Sebut Anies Baswedan Berupaya Kelabui Publik
Pemerintah Jakarta berupaya mengelabui publik dengan menerbitkan izin secara diam-diam pada Februari 2020.
Dianggap Berdusta, EWI: Anies Tak Pantas Jadi Capres
Ferdinand Hutahaean menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak layak menjadi Calon Presiden (Capres) tahun 2024 mendatang.
Tipu-tipu Logika Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol
Ferdinand Hutahaean meminta Anies Baswedan untuk tidak melakukan tipu-tipu logika kepada masyarakat DKI terkait perluasan reklamasi Ancol.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.