Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir tagar 'Wajah Baru Jakarta' yang dipromosikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui media sosial. Ketika Anies memamerkan foto-foto bangunan Jakarta di bawah langit biru, PSI menyentil banjir yang menimpa 36 kecamatan di DKI kemarin.
"Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian, di Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.
Justin mengatakan, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi sejak tahun 2018 sampai 2020. Hal ini karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. "Tiga tahun terbuang percuma," ujarnya.
Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat.
Bagi PSI, antisipasi jalan di tempat ini mencerminkan Anies sama sekali tidak peduli masalah banjir. Padahal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), telah memperingatkan sebelumnya soal akan adanya hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi kemarin.
Sementara di daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 atau normal. Dengan demikian, Anies tak seharusnya melempar kesalahan kepada hujan kiriman dari hulu.
"Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat," tuturnya
Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, kata Justin, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Wilayah-wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang biasanya aman. "Tapi hari ini justru mengalami banjir," katanya.
Dari sisi anggaran penanganan banjir, Pemprov DKI sejatinya tak menemukan masalah. Gubernur Anies Baswedan, kata dia, mewarisi anggaran yang sangat besar. Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD mencapai Rp 258 triliun.
"Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir," katanya.
Bahkan, lanjut Justin, lambatnya Pemprov DKI membebaskan lahan membuat normalisasi sungai tersendat. Hingga kini, kata dia, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021.
Jika anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 ditengok, Pemprov DKI mengantongi Rp 2,5 triliun. Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.
"Sementara anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun," katanya
Menurut pengamatan PSI, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir. "Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati," tutur dia.
