PSI Duga Kubu Prabowo Sengaja Rancang Kegaduhan

Sekjen PSI menduga ada upaya dari kubu 02 untuk mendelegitimasi institusi KPU dan Bawaslu, agar disorot tak lagi independen dan gaduh.
PSI menggelar konferensi pers 'Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei' di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, pada Selasa 28 Mei 2019. (Foto: Tagar/Morteza A)

Jakarta - Sekjen PSI Raja Juli Antoni, menduga ada upaya dari kubu 02 untuk mendelegitimasi institusi KPU dan Bawaslu, agar disorot tak lagi independen, kemudian terkesan lebih pro kepada kubu 01. Kedua institusi tersebut, menurutnya, seolah-olah digambarkan dapat diintervensi kapan pun oleh capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Mereka (Prabowo-Sandi) kemudian menolak hasil pemilu dengan mengatakan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal, tanpa dapat membuktikan secara hukum," ujar Toni kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, pada Selasa 28 Mei 2019.

Toni memandang, nuansa semacam ini lah yang menjadi provokatif bagi masyarakat, hanya karena pemimpin pilihannya tidak dapat menerima fakta terkait kekalahan dalam pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia.

"Guru kencing berdiri murid kencing berlari. Itu terjadi ketika pemimpin tidak dapat menerima (kekalahan) maka memprovokasi. Maka yang terjadi adalah para pengikutnya menjadi sangat brutal, tidak bisa menerima realitas politik yang sebenarnya terjadi," imbuh dia.

Menurutnya, usaha-usaha semacam ini telah dirancang secara matang oleh lawan politik Jokowi. Termasuk soal sengketa pemilu yang belakangan dilaporkan juga oleh tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dari awal mereka (Prabowo-Sandi) tidak mau (melapor) dengan mengatakan tiada gunanya ke MK. Tetapi ketika eskalasi 21-22 Mei (kerusuhan) terlihat gagal, kemudian supaya terlihat setia kepada konstitusi, mereka maju ke MK. Tetapi juga dengan dalil hukum yang sangat lemah sekali," ujar pria yang menjabat juga sebagai Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu.

Toni menilai, ketika Bambang Widjajanto (BW) mendatangi MK, justru nampak sebagai seorang politisi ketimbang menjadi ketua tim hukum Prabowo-Sandi. "Dengan membangun sebuah konspirasi, pertama dia (BW) merasa bahwa jalan menuju MK dihalang-halangi," ujar Toni.

"Kami juga punya perkara di MK. Semua orang tahu bahwa jalan di sekitar MK memang ditutup. Jadi tidak ada niatan polisi untuk menghalang-halangi ataupun partai-partai lain mengajukan sengketa kepada MK. Itu adalah karena kebrutalan sebagian pendukung mereka, sehingga jalan ditutup," sambungnya.

Kemudian, dikatakan Toni, Bambang Widjojanto datang ke MK dengan mengatakan, berharap institusi tersebut tidak menjadi bagian dari rezim yang koruptif. Hal tersebut menurutnya juga bagian untuk mendelegitimasi MK.

"Ketika mereka kalah, tinggal mengatakan ini bagian dari rezim koruptif Pak Jokowi seperti narasi yang selama ini mereka bangun. Tidak masuk akal apa yang mereka tuntut seperti pemilu ulang, membatalkan hasil KPU," ucapnya.

Sebab itu Toni mendorong, terkait dengan sengketa pada Pemilu 2019, sebaiknya kubu 02 membuka hasil real count versi BPN untuk dikomparasikan dengan data KPU. Selain itu, dalam gugatannya, sebaiknya BPN melampirkan data-data yang memiliki nilai hukum.

"Jadi kalau mereka pernah mengklaim menang 62% itu yang harus dibuktikan, membawa data C1. Tapi kita lihat barang buktinya adalah link berita, link Instagram. Menurut saya ini merupakan bagian dari konspirasi yang mereka bangun untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi 4 tahun ke depan. Dari awal 02 tidak memiliki niat baik seperti yang kita bayangkan," pungkasnya.

Baca juga:

Berita terkait
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.