Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan efektivitas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari yang dilakukan sebelumnya. Sehingga, perlu ada penerapan sanksi tegas.
Bamsoet menilai, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah. Ia menekankan sanksi sangat diperlukan untuk para pelanggar guna mencegah penularan virus Corona di tengah masyarakat.
"PSBB ketat jika tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman," kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.
Efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target.
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat serta seluruh pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB. Namun, hal itu tetap saja tak merubah jumlah kasus Covid-19 yang terlihat tetap terus bertambah.
"Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya," tuturnya.
Dia juga memandang PSBB sebelumnya tidak membuahkan hasil terhadap tingkat penurunan penyebaran Covid-19. "Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target," ujar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelanggaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB tersebut.
"PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrem. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain," kata Politikus Partai Golkar tersebut. []
