Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB kepada pemerintah pusat. Penerapan PSBB di Jawa Barat diprioritaskan untuk wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19.
“Jabar akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat berdasarkan data sebagai argumentasinya. Termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima (dari daerah),” tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, 6 April 2020.
Sejauh ini, pihaknya masih menunggu laporan hasil tes massif Covid-19 melalui rapid diagnostic test atau RDT untuk melihat peta penyebaran Covid-19 terutama pola-pola baru jika ada. Hasil laporan dari tes massif Covid-19 ini kemudian akan dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait PSBB di Jabar. Untuk itu, ia pun mengimbau agar kepala daerah segera melaporkan hasil tes massif di masing-masing kabupaten dan kota.
“Saya imbau kepala daerah untuk mengecek ke Dinkes (Dinas Kesehatan) masing-masing, melaporkan (ke Pemda Provinsi Jabar) secepatnya. Semakin cepat data itu masuk, semakin mudah kita memetakan (COVID-19),” pinta Kang Emil.
Kang Emil menambahkan, jika data laporan tes massal Covid-19 dari pemerintah kota dan kabupaten selesai, peta sebaran sudah diketahui termasuk pola baru penyebarannya. Rencananya PSBB yang akan diterapkan di Jawa Barat diprioritaskan untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta agar langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan Pemerintah DKI Jakarta.
“Urusan PSBB, (Pemda Provinsi Jabar) mendahulukan (daerah) yang nempel Jakarta dulu, karena apapun yang Jakarta lakukan kita harus satu frekuensi. Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus satu keputusan,” tambah dia.
Cimahi Pilih Penutupan Jalan
Dihubungi secara terpisah Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Cimahi, Harjono menuturkan meskipun melihat kasus Covid-19 di Cimahi cukup memprihatinkan, tetapi sampai saat ini Cimahi belum menerapkan ataupun mengajukan karantina atau pun PSBB.
“Pemkot Cimahi belum mengambil kebijakan itu (karantina wilayah atau PSBB), tetapi memilih membatasi mobilitas warga melalui rekayasa jalan,” tuturnya kepada Tagar.
Rekayasa jalan di Cimahi yang dimaksud adalah penutupan jalan-jalan tertentu. Namun, jalan-jalan mananya yang akan ditutup masih dikoordinasikan dengan Polres dan pihak terkait lainnya.
“Yang jelas, jalan akan tetap dibuka barang (arus barang). Terutama yang membawa sembako, BBM dari dan menuju Cimahi. Baik dari arah Timur (Kota Bandung) atau arah Selatan (Soreang atau Kabupaten Bandung, dan Utara (Lembang atau KBB) dipastikan akan tetap berjalan,” kata dia
Termasuk akses kesehatan bagi warga akan tetap dibuka, diluar itu akan dibatasi. Hal ini sebagaimana amanat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus tetap memastikan dibuka akses arus barang atau logistik, sembako, BBM dan fasilitas kesehatan.
Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Cimahi 12 dengan rincian 1 sembuh dan 3 meninggal. Untuk PDP ada 23 dengan rincian 10 selesai dalam proses pengawasan 13. Sedangkan data ODP-nya 328, selesai 54 dan dalam pemantauan 274. []
