Jakarta - Sejak Presiden Xi Jinping mempromosikan program ambisiusnya pada tahun 2013, saat itu ia sempat berkunjung ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan itu, Indonesia meneken puluhan kesepakatan kerja sama dengan China terkait dengan pertambangan, bubur kertas, properti, jalur kereta api, infrastruktur dan semen. Total nilai komitmen kerja sama mencapai 28,2 miliar dolar AS (Rp 401 triliun).
"Kita sekali lagi membuat sejarah dengan menyepakati untuk menjalin kerja sama strategis yang komprehensif. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping kita akan dapat meningkatkan kerja sama bilateral kita di masa depan," kata Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dikutip "Antara".
Susilo Bambang Yudhoyono akrab disapa SBY, Presiden keenam Republik Indonesia. (Foto: Tagar/Presiden SBY Info)
Pada 2017, kerja sama terkait dengan program BRI berlanjut. Presiden Joko Widodo berada di antara 29 kepala negara dan perwakilan yang ikut serta dalam "Belt and Road Forum for International Cooperation". Dalam kesempatan itu, Presiden Xi mengumumkan telah menyiapkan anggaran 55,09 miliar dolar AS untuk mendukung proyek BRI untuk perluasan jaringan antara Asia, Afrika dan Eropa.
Satu bulan pasca dilantik menjadi presiden periode 2014-2019, Joko Widodo juga melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Xi Jinping. “Antara” melaporkan kedua kepala negara melakukan pembicaraan bilateral membahas perkembangan hubungan dan kerja sama kedua negara.
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan bilateral disela-sela menghadiri Belt and Road Forum di Gedung Great Hall of the People, Beijing, Minggu, 14 Mei 2019. (Foto: Ant/Bayu Prasetyo)Pada 2019, Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, juga menghadiri Forum BRI di China. Hasil dari pertemuan itu di kemudian hari menghasilan 23 proyek kerjasama Indonesia-China yang akan dibangun di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali.
Proyek-proyek tersebut meliputi, pembangunan kawasan industri dan infrastruktur penunjang Taman Kuning, Kaltara, proyek pembangkit listrik hasil olahan sampah di Sulawesi Utara dan Taman Teknologi di Pulau Kura-kura di Bali.
Luhut Panjaitan bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi. (Foto: Tagar/Ist)
Dalam satu kesempatan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini Indonesia bisa menghindari jebakan utang dalam kerja sama pembangunan dengan China ini.
Dalam kerjasamanya, kata dia, Indonesia menggunakan perjanjian B to B (antar badan usaha), bukan G to G (antar pemerintah). Sehingga tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek itu.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia, posisi utang Indonesia per Juli 2021 mencapai 451,6 miliar dolar AS (Rp 5.912 triliun) yang meliputi utang pemerintah, lembaga keuangan, BUMN dan sektor swasta. Jumlahnya dua kali lipat dari APBN tahun-tahun terakhir.
Sementara utang Indonesia pada China per Juli 2021 mencapai 21,12 miliar dolar AS (Rp 300,9 triliun). Jumlah ini meningkat hampir enam kali lipat dalam 10 tahun terakhir, yaitu 3,7 miliar dolar AS pada 2011. China merupakan pemberi pinjaman nomor empat terbesar di Indonesia setelah Singapura, Amerika Serikat dan Jepang.
Dalam perkembangan terakhir, Presiden Xi Jinping menghentikan dukungan pendanaan proyek batu bara. Hal ini juga menandai pergeseran kebijakan dalam BRI (bbc.com/indonesia). []
Luhut dan Menlu China Bahas Proyek Strategis di Danau Toba
Belt Road Initiative Mega Proyek Pembangunan China
Proyek Lithium China Senilai 350 Juta Dolar AS di Sulawesi
Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, China Yakin Sesuai Jadwal
