Dairi - Pekerjaan proyek Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diduga melanggar aturan. Pekerjaan tidak dilaksanakan swakelola, namun dikerjakan kontraktor.
Parahnya lagi pengaspalan tahun 2019 yang masih baru selesai dikerjakan, telah ditumbuhi rumput. Penggunaan material diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Patut diduga terjadi korupsi pada kegiatan itu.
Pekerjaan itu, pengaspalan jalan simpang pustu menuju perladangan di Dusun II, sepanjang 300 meter dengan pagu dana Rp 151 juta lebih.
Hal tersebut dikatakan Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Korda Kabupaten Dairi Marulak Siahaan dikonfirmasi di lokasi kegiatan tersebut, Senin, 24 Februari 2020.
Dikatakan Marulak, badan jalan yang mayoritas ditumbuhi rumput mengindikasikan material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Jika memang lapisan pembatuan dan pemadatannya baik, tidak akan tumbuh rumput seperti ini. Patut diduga ada korupsi,” katanya.
Ditambahkan, transparansi penggunaan DD di desa tersebut juga dinilai tidak mematuhi aturan. Data pengalokasian DD sebagaimana terpampang di desa lain tidak tampak di kantor desa itu.
“Sesuai aturan, itu harus terpampang. Siapapun berhak mengetahui itu. Kalau begini, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan,” ungkap Marulak.
Bagaimana nanti pertanggungjawaban mereka, pekerjaan belum selesai di bulan Februari
Sementara itu, Kepala Desa Parbuluan V Mangiring Sagala maupun Sekretaris Desa Manahas Simarmata, coba dikonfirmasi di kantornya tidak berhasil. “Sedang ada tugas ke luar,” kata beberapa stafnya.
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nefrominton Sinaga yang juga Kaur Umum dan Perencanaan, dikonfirmasi terkait kegiatan itu, mengatakan pada awalnya pekerjaan dilaksanakan dengan baik.
“Saat pekerjaan, kita pantau bagus. Tapi ya begitulah, kita tahu di lokasi itu ada rumput yang bandal,” katanya.
Dikatakan, kegiatan tersebut dikerjakan kontraktor yang beralamat di Sidikalang. Namun di plank kegiatan yang masih ada di lokasi pekerjaan, tertulis bahwa pelaksana pekerjaan adalah swakelola. Ditanya terkait hal itu, Nefrominton mengatakan karena tidak ada masyarakat yang mampu mengerjakan.
“Karena kalau pengaspalan belum mampu masyarakat mengerjakan, jadi diserahkan ke CV yang mengerjakan. Belum mampu kita langsung,” kata Nefrominton diamini rekannya, Erkules Malau, Kepala Dusun IV Adian Padang.
Pada kesempatan tersebut terungkap, bahwa masih ada pekerjaan yang dibiayai DD tahun 2019 di Desa Parbuluan V hingga saat ini masih belum selesai dikerjakan. “Rehab air bersih di Aek Bontar masih pekerjaan,” kata Nefrominton.
Terkait hal itu, Marulak menanggapi bahwa pihak terkait perlu mendalami kemungkinan adanya pemalsuan dokumen nantinya pada pertanggungjawaban.
“Biasanya, laporan kepala desa di buat per tanggal 31 Desember. Bagaimana nanti pertanggungjawaban mereka, pekerjaan belum selesai di bulan Februari. Kita duga akan ada pemalsuan dokumen,” katanya.[]
