Jakarta - Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda baru-baru ini kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat Indonesia geram.
Pasalnya, Benny mendeklarasikan sebagai Presiden dari Pemerintah Sementara Papua Barat. Dia menyebut, saat ini Papua sudah merdeka dan terlepas dari Indonesia.
Benny Wenda memang setiap 1 Desember berulah dan mencari perhatian. Sangat sering dia memprovokasi masyarakat untuk memisahkan diri dari Indonesia
ULMWP pada 1 Desember 2020 lalu menyatakan pembentukan pemerintah sementara bertujuan memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan di wilayah itu.
Analis Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengaku tak heran mendengar pernyataan tersebut. Sebab, kata dia, tiap tahunnya Benny selalu bersikap seperti itu untuk mencari perhatian yang bertujuan untuk memprovokasi masyarakat.
"Benny Wenda memang setiap 1 Desember berulah dan mencari perhatian. Sangat sering dia memprovokasi masyarakat untuk memisahkan diri dari Indonesia," kata Stanislaus dihubungi Tagar, Jumat, 4 Desember 2020.
Dia menegaskan, saat ini Benny Wenda berada di negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Pandangannya, Benny selalu membungkus nafsu politiknya dengan isu-isu HAM.
"Karena Benny Wenda melakukannya di negara lain sehingga pemerintah sulit untuk melakukan tindakan hukum. Di negara tempat dia menjadi pelarian isu-isu tersebut sangat seksi dan omongan Benny Wenda dianggap suatu bentuk kebebasan yang tidak melanggar hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebut, pemerintah harus bisa menepis propaganda yang dilakukan oleh Benny.
Stanislaus berujar, selain melakukan upaya-upaya dengan berbagai pendekatan seperti ekonomi, sosial, budaya di Papua, pemerintah juga harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perhatian Indonesia terhadap wilayah tersebut sangat besar.
- Baca juga: Benny Wenda, Proklamator Papua Merdeka Sembunyi di Inggris
- Baca juga: Jokowi Diminta Bentuk Kementerian Khusus Papua - Indonesia Timur
"Sejalan dengan hal tersebut pemerintah juga harus tegas terhadap aksi makar dan teror yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM," ucap Stanislaus.[]
