Jakarta, (Tagar 7/11/2018) - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno punya janji ekonomi jika terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari, program penghapusan PBB tidak masuk akal. Pasalnya, tidak semua daerah di Indonesia punya pemasukan yang sama.
"Menurut saya itu tidak masuk akal, karena masih ada perbedaan-perbedaan kemampuan untuk mendapat pemasukan bagi daerah," ujar Eva kepada Tagar News di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/11).
Baca juga: Soal Tidak Akan Impor Apa Pun, Ini Penjelasan Jubir Prabowo
Kecuali, lanjut Eva, bila penghapusan PBB hanya diberlakukan di DKI Jakarta. Sebab, Ibu Kota punya pemasukan lebih tinggi dari wilayah lain di Indonesia.
"Saya melihatnya begini, kalau untuk DKI itu masuk akal karena PBB masuk ke dalam daerah. Tapi kan kita ngomong seluruh Indonesia. Jadi di beberapa tempat tidak sekaya Jakarta,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai, program ekonomi Prabowo-Sandi tidak reformis. Ketika era kebijakan sudah desentralisasi, malah ditarik jadi sentralisasi. "Dan ini sangat tidak cocok eranya didesentralisasi tiba-tiba policy dia untuk sentralisasi, jadi ini tidak reformis sama sekali," jelas dia.
Daripada menghapus PBB, menurut Eva lebih baik memperbaiki pelaksanaan pajak progresif. Sebagai bentuk keadilan terhadap kelompok yang membutuhkan.
"Menurut saya problem pajak itu pelaksanaan pajak progresif itu yang selalu kita belum berhasil memaksimalkannya. Jadi, keadilan pajak itu yang harus kita kuatkan," tuturnya.
Diketahui, pasangan Prabowo-Sandi merencanakan program tentang pembebasan PBB di seluruh Indonesia jika terpilih di Pilpres 2019. Bunyi janji ekonomi yang tertuang dalam poin ke-23 dari sejumlah program Prabowo-Sandi yaitu: "Menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat." []
