Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, tak lelah mengawal keberlangsungan pesta demokrasi dari sejak awal kampanye dimulai hingga usai pemilihan 17 April lalu.
Bukan hanya aktif menyuarakan pentingnya demokrasi melalui sosialisasi ke berbagai daerah, Mahfud melalui twitternya @mohmahfudmd kerap menjawab pertanyaan maupun membahas permasalahan dari netizen, terkait permasalahan Pemilu 2019.
Jawabannya pun tidak berdasar pada asumsinya semata tapi berdasarkan ilmu, data, dan pengalaman yang pernah duduk di tiga lembaga negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, sampai di lembaga yudikatif.
Jadi, siapakah Mahfud MD sebenarnya?
Terlahir dengan nama Mohammad Mahfud, ia merupakan putra dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur.
Mahfud MD sejak kecil sudah diberikan pendidikan oleh orangtuanya baik pendidikan dasar maupun pendidikan agama. Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, rupanya Mahfud punya pendidikan yang mumpuni di bidang hukum.
Pendidikan
Karir Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura.
SD Negeri Waru Pamekasan, Madura.
Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), pendidikan setara SMP ditempuh selama 4 tahun, Pamekasan Madura.
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), pendidikan setara SMA, selama 3 tahu , Yogyakarta.
S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin 15 April 2019. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)
Karir
Pendidikannya mengantarkan pada prestasinya di lingkungan akademik, karena ternyata Mahfud adalah dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih Doktor pada tahun 1993. Karirnya melesat, mendahului dosen dan senior-seniornya di UII-nya dulu.
Namun, tidak berhenti sampai disitu, Mahfud mampu menapaki karir d level eksekutif. Pada 1999-2000, Mahfud dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Lalu, pada 2000 menjabat Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM.
Di era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Mahfud MD ternyata ditawari jabatan penting yakni Jaksa Agung. Namun ia menolaknya, lantas didapuk Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional.
Setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai oleh Gus Dur pada 8 Februari 2001.
Mahfud pun sempat didapuk menjadi menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diberhentikan pada 8 Februari 2001. Hanya saja, menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisionee, karena pada 20 Juli 2001 dirinya diangkat Gus Dur tapi dua hari kemudian Gus Dur lengser.
Setelah tidak menjabat di lembaga eksekutif mulailah Mahfud menekuni politik. Awalnya ia memilih Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memulai karir politiknya, tapi akhirnya ia memilih ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertainya Gus Dur. Pada 2002-2005 Mahfud sempat dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB 2002-2005.
Ternyata, di Pemilu 2004, Mahfud mendapat kursi untuk duduk sebagai anggota legislatif dari Fraksi PKB untuk periode 2004-2009. Akhir masa jabatan wakil rakyat, Mahfud memilih ikut uji kelayakan calon hakim konstitusi.
Hasilnya, Mahfud lolos dan terpilih menggantikan hakim Konstitusi Achmad Roestabdi yang memasuki purna tugas. Karir Mahfud di Lembaga Yudikatif ini pun berajalan mulus karena setelah pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 19 Agustus 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011.
Menggantikan Ketua MK sebelumnya, Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD disebut-sebut semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif. Pasalnya, Mahfud dinilai punya ketegasan, kelugasan, dan kejujuran saat memimpin Mahkamah Konstitusi.
Pengalaman Lembaga Eksekutif
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-24 pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.
Masa jabatan 20 Juli 2001-23 Juli 2001.
Menteri Pertahanan Indonesia ke-22.
Masa jabatan 26 Agustus 2000-20 Juli 2001.
Pengalaman Lembaga Eksekutif
Anggota DPR-RI Komisi III (2004-2006).
Anggota DPR-RI Komisi I (2006-2007).
Anggota DPR-RI Komisi III (2007-2008).
Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008).
Pengalaman Lembaga Yudikatif
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-2.
Masa jabatan 19 Agustus 2008-1 April 2013.
Mantan Ketua MK Mahfud MD saat berbicara di Seminar Nasional ‘Kompleksitas Ideologi Pancasila di Era Milenial’, di kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3). (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)
Mahfud MD Kader NU
Selain populer sebagai seorang Pakar Hukum Tata Negara Mahfud pun dikenal sebagai salah satu tokoh muslim yang moderat. Hal tersebut pun tak mengherankan, karena orangtuanya sejak kecil memang menanamkan pendidikan agama terhadapnya.
"Saya ini lahir di Madura, di pondok pesantren NU, Madrasah Ibtidaiyah-nya NU," ujarnya saat menjadi salah satu pembicara di program Indonesia Lawyer Club (ILC) pada Selasa 14 Agustus 2018.
Bahkan, pendidikan dasar agama kala ia kecil membawanya menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Maka, ketika ada guyon yang mengatakan dirinya bukan NU, Mahfud pun berani membeberkan fakta-faktanya.
"Saya ikut dalam kegiatan-kegiatan NU misalnya saya menjadi rektor di Universitas Islam Kediri yang bernaung dibawah NU, miliknya Kiai Iskandar," jelas dia.
"Dan yang resmi... Saya ini pengurus Ansor periodenya Nusron Wahid, yang ngurus SK-nya Aqil Siroj. Saya juga sampai hari ini adalah pengurus ISNU (Ikatan Sarjana NU), ketua dewan kehormatan di ISNU, yang melantik Pak Aqil Siroj. Dan, Pak Aqil Siroj dulu sering menyebut saya sebagai kader NU," bebernya.
Karir Pendidikan
Staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984 hingga sekarang.
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988).
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980).
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993).
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000).
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000).
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999).
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005).
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-).
Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018-).
Jabatan Pemerintahan
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000).
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001).
Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008).
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang).
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013).
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018).
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018-).
Organisasi
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-).
Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007-).
Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012-).
Baca juga:
