Advertorial - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi P3-TGAI di Desa Ketanggan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 30 Juni 2020. Hadir dalam kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Bupati Batang Suyono.
Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Program Padat Karya Tunai (PKT) melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bergulir di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, pelaksanaan P3-TGAI menjangkau 10.000 lokasi dengan total anggaran Rp 2,25 triliun.
Menteri Basuki mengatakan, disamping membangun infrastruktur berskala besar, seperti bendungan dan bendung, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.
Tujuan utama PKT di Bidang Sumber Daya Air (SDA) ini adalah membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa yang pengerjaannya dilakukan oleh petani atau penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan. Dengan tambahan penghasilan bagi petani tersebut, diharapkan jumlah uang yang beredar di desa meningkat dan menjadi stimulan pemulihan ekonomi lokal.
Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan Program P3-TGAI di Kabupaten Batang disalurkan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ditjen SDA di 3 desa yakni di Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih, Desa Ketanggan dan Sawangan di Kecamatan Gringsing. Total luas lahan pertanian yang mendapat aliran air irigasi seluas 146 hektar.
"Pesan Bapak Menteri adalah percepat penyaluran Program P3-TGAI untuk membangun masyarakat yang terkena PHK dan lain-lain selama masa Pandemi Covid-19. Programbeliau (Menteri PUPR) sebanyak 10.000 lokasi secara nasional, program ini dikerjakan melalui perbaikan infrastruktur saluran irigasi kecil sehingga akan mendukung produktivitas lahan pertanian karena mengurangi tingkat kehilangan air yang masuk ke sawah," tutur Jarot Widyoko.
Menurut Jarot, anggaran masing-masing desa penerima manfaat di Kabupaten Batang sebesar Rp 195 juta digunakan untuk belanja material dan upah. Pelaksanaan program berupa pembangunan irigasi kecil dengan pemasangan batu kali sepanjang 200-350 meter dan jalan produksi yang dikerjakan oleh para petani sekitar dengan diberikan upah tukang Rp 100 ribu/hari dan pekerja Rp 80 ribu/hari yang dibayar mingguan selama 100 hari.
"Jadi kalau setiap harinya ada 50 orang yang bekerja, selama pelaksanaan progran akan kurang lebih setiap lokasinya menyerap 800 hari orang kerja. Intinya skema program ini adalah yang mengerjakan petani sendiri, yang dikerjakan juga milik diri sendiri, dan manfaatnya juga untuk petani itu sendiri. Jadi Insya Allah hasilnya saluran tersier pertanian di sini akan lebih baik," ujar Jarot.
Pekerjaan Program Padat Karya Kabupaten Batang dilaksanakan sesuai dengan Protokol Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan seluruh pekerja telah melakukan Tes Rapid Covid-19 yang dilaksanakan oleh BBWS Permali Juana bekerja sama dengan Puskesmas Gringsing.
Ketua Kelompok Tani Ngudimulyo M Muslih menyampaikan bahwa para petani di lokasinya sangat terbantu untuk mendapatkan air dan tambahan pendapatan setelah mendapatkan program PKT irigasi. Menurutnya, dari data pekerja yang ikut bekerja di Program P-3TGAI Desa Ketanggang, sebanyak 22 orang merupakan warga yang terdampak langsung Covid-19.
"Alhamdulillah, selain menambah suplai air sawah yang sebelumnya mengairi 28 hektar, nanti bisa 36 hektar. Warga juga bersyukur, karena COVID-19 banyak warga yang merantau kena PHK, pulang bisa kerja di sini," ujar Muslih.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Kepala BBWS Permali Juana Muhammad Adek Rizaldi, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Lilik Retno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja. []
