Presiden Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng: Jangan Buat Beli Pulsa

BLT agar betul-betul digunakan untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Jangan untuk beli pulsa. - Presiden Jokowi Joko Widodo
Presiden Jokowi memberikan pengarahan tentang BLT minyak goreng. (Foto: Tagar/Facebook Presiden Joko Widodo)

TAGAR.id, Jakarta - "Kepada para penerima bentuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan penerima manfaat bantuan pangan non-tunai (BNPT) sembako, bahwa BLT ini agar betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan Menteri Sosial. Baik untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Jangan dipakai untuk membeli pulsa," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi menyampaikan pesan tersebut, Senin, 25 April 2022, usai melakukan penyaluran BLT minyak goreng kepada 100 keluarga penerima manfaat di Gedung Pos, Jakarta. 

Presiden didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.

Usai menyerahkan BLT menyak goreng, Jokowi meninjau distribusi BLT minyak goreng dan BPNT sembako yang dilaksanakan serentak di 6 lokasi. 


BLT Minyak Goreng

Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng adalah kebijakan pemerintah di tengah naiknya harga minyak goreng akibat lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menganggarkan BLT minyak goreng sebesar Rp 6,19 triliun. Bantuan ini disalurkan dalam rentang waktu tanggal 4 sampai 21 April 2022. 

BLT minyak goreng diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp 300 ribu per penerima. 


Jangan dipakai untuk membeli pulsa.


Minyak Goreng
Ilustrasi minyak goreng kemasan. (Foto: Dok Tagar)


Ada pula anggaran biaya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp 260,38 miliar. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan biaya Rp 13.850 per penyaluran. 

Terdapat 18,8 juta penerima bantuan minyak goreng secara tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan, ada 1,85 juta penerima bantuan minyak goreng secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara).

Mayoritas penerima BLT minyak goreng diberikan kepada penerima sembako murni yang jumlahnya mencapai 10,65 juta orang. Sementara itu, penerima BLT minyak goreng program keluarga harapan (PKH) dan Sembako sebanyak 8,15 juta orang dan penerima PKH Murni sebanyak 1,85 juta orang. 


BPNT Sembako

Bantuan Pangan Non-tunai adalah sembako yang dibagikan pemerintah untuk para penerima manfaat. 

Penyaluran BPNT mengacu pada empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh kader pemberdayaan masyarakat (KPM).

2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.


Manfaat BPNT

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. []


Baca juga





Berita terkait
Presiden Jokowi Sebut Penyaluran BLT Minyak Goreng Lancar
Presiden Jokowi mengatakan penyaluran BLT Minyak Goreng hingga saat ini terus berlangsung dan berjalan dengan baik
Kemensos Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
Pemerintah melalui Kemensos menegaskan ada pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran
Presiden Jokowi Bagikan BLT di Pasar Angso Duo Jambi
Kepala Negara juga ingin agar bantuan serupa nantinya bisa diberikan tidak hanya di Provinsi Jambi, melainkan di seluruh Provinsi di Indonesia
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.