Presiden : Harus Dapat 51% Saham Freeport

“Dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya (mendapatkan) 9,3 persen saham perusahaan itu. Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengaku proses negosiasi mengenai pembagian saham PT Freeport Indonesia, berjalan sangat alot. "Sangat alot pembahasannya, tetapi walaupun alot yang penting jangan kalah," ucapnya. (Foto: Ant/Desta L)

Nusa Tenggara Timur, (Tagar 9/1/2018) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia harus mendapatkan saham PT Freeport Indonesia minimal 51 persen dalam pengelolaan tambang emas di Papua. Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat mengunjungi Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (9/1) hari ini.

“Dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya (mendapatkan) 9,3 persen saham perusahaan itu. Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku proses negosiasi mengenai pembagian saham PT Freeport Indonesia, berjalan sangat alot. "Sangat alot pembahasannya, tetapi walaupun alot yang penting jangan kalah," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Johan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah membahas terkait pembagian saham.

"Tetapi detail 51 persen sahamnya itu masih dinegosiasikan lagi antara pemerintah dan Freeport," ungkap Jokowi.

Selebihnya, Presiden juga berbicara tentang Blok Mahakam di Kalimantan Timur (Kaltim), yang dalam 50 tahun terakhir dikelola oleh perusahaan asing, PT Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Corporation.

"Per 1 Januari Blok Makaham 100 persen sudah jadi milik kita setelah selama puluhan tahun jadi milik asing. Setelah menjadi milik Indonesia, blok itu akan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam,” terangnya. (ant/ard)

Berita terkait
0
JARI 98 Perjuangkan Grasi untuk Ustadz Ruhiman ke Presiden Jokowi
Diskusi digelar sebagai ikhtiar menyikapi persoalan kasus hukum yang menimpa ustaz Ruhiman alias Maman.