Timika, (Tagar 29/5/2017) – Predikat laporan keuangan daerah tengah jadi perbincangan hangat karena disinyalir predikat apapun yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa diatur dengan syarat tertentu. Tertangkapnya salah satu auditor senior BPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu menjadi indikasi, setiap predikat yang diberikan BPK bisa diatur sesuai pesanan dan bayaran.
Athanasius Allo Rafra, tokoh masyarakat Mimika yang pernah sebagai Penjabat Bupati Mappi dan Mimika, mencurigai keputusan BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua.
“Sudah menjadi rahasia umum pemkab/pemko di Papua begitu sulit dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah karena berbagai alasan. Ironisnya di saat bersamaan semakin banyak Pemda di Papua termasuk Pemprov Papua justru mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Papua,” kata Allo Rafra di Timika, Senin (29/5).
“Masyarakat merasakan ada banyak masalah-masalah berkaitan dengan pengelolaan proyek pemerintah ataupun pelaksanaan program-program yang mendapat alokasi anggaran sangat besar. Kalau pada akhirnya BPK malah memberikan opini WTP, tentu ini patut dipertanyakan. Ada apa?” kata Allo Rafra lagi.
Selama menjabat Caretaker Bupati Mimika periode 2007-2008, Allo Rafra mengaku pernah meminta BPK Perwakilan Papua melakukan pemeriksaan tujuan tertentu terhadap satu proyek pada SKPD tertentu di Pemkab Mimika. “Saat itu tim BPK datang ke Timika. Saya tidak tahu apakah ada pemeriksaan atau tidak. Tapi jelas tim BPK tinggal di hotel, lalu ada pejabat yang datang ke hotel dan setelah itu, semua selesai tanpa pernah dilaporkan kembali kepada kami,” jelasnya. (Rif/Ant)
