Indonesia
Prabowo, Tak Ada Upaya Hukum Lain Setelah Putusan MK
Prabowo mengatakan masih akan berkonsultasi dengan tim hukumnya, apakah masih ada upaya hukum lain.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta - Dalam pidatonya seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo Subianto mengatakan masih akan berkonsultasi dengan tim hukumnya, apakah masih ada upaya hukum lain. Namun, politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh Prabowo setelah putusan MK. 

"Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah hasil kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf," kata Ace, mengutip Antara di Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2019.

Ia mengatakan putusan MK semakin memperkuat legalitas dan legitimasi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilu Presiden 2019 yang demokratis, jujur dan adil.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Lagi Kosong Satu atau Kosong Dua

Menurutnya, tidak ada lagi alasan yang menyatakan bahwa Pilpres 2019 dilakukan dengan kecurangan, karena tidak ada satupun dalil gugatan yang dapat dibuktikan dalam persidangan Majelis MK.

"Idealnya, Prabowo-Sandi sudah seharusnya mengakui kemenangan Jokowi-Kiai Ma’ruf dan mengucapkan selamat atas kemenangan ini. Karena putusan MK ini sifatnya final dan mengikat," ujar dia.

Baca juga: Tak Ada Ucapan Selamat dari Prabowo untuk Jokowi

Menurutnya, apabila Prabowo-Sandi sudah mengakui dan mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf maka proses rekonsiliasi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

"Tunjukan kepada rakyat Indonesia tentang kebesaran jiwa mengakui kemenangan pak Jokowi," kata Ace. []

Berita terkait
0
Rusuh di Manokwari, Tidak Ada Sweeping Orang Jawa
Kerusuhan terjadi di Manokwari dalam kerusuhan massa membakar gedung DPRD Papua Barat. Akibat pembakaran sejumlah ruas jalan ditutup.