Jakarta - Habil Marati (HM), politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus tersangka penyandang dana terkait rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional tidak mendapat pendampingan hukum dari partainya.

"Setiap kader yang berurusan hukum itu ranah pribadi mereka yang tidak ada kaitan dengan PPP," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi dihubungi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu 12 Juni 2019.

Baidowi mengatakan Habil Marati pernah menjadi pengurus PPP saat Hamzah Haz menjadi Ketua Umum PPP. Kini yang bersangkutan hanya kader biasa.

"Pak HM adalah pengurus PPP ketika Pak Hamzah memimpin partai. Saat ini beliau tak punya jabatan di struktur partai. Tahun 2019 sempat nyaleg dari Sulawesi Tenggara," jelas Baidowi.

Baidowi menekankan pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Habil. Namun PPP menjunjung azas praduga tak bersalah.

"Jika nanti dinyatakan bersalah maka akan ada tindakan organisasi," kata Baidowi.

Adapun PPP hingga saat ini belum dapat berkomunikasi dengan Habil.

Seperti diketahui, Habil Marati diduga menyetor SGD 15.000 atau senilai Rp 150 juta sebagai dana operasional kericuhan 21-22 Mei 2019 sekaligus untuk pembelian senjata api. Dana itu disebut-sebut juga diberikan Habil kepada Kivlan Zen untuk mencari eksekutor pembunuhan 4 tokoh nasional. 

Baca juga: