Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menjajaki beberapa bakal calon presiden yang akan didukung pihaknya pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
"PPP sedang menimbang calon, kami saring, mana yang terbaik," kata Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP Kiai Haji Haris Shodaqoh usai penutupan Munas Alim Ulama PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang, Senin, 18 Oktober 2021.
Pasalnya dalam Munas Alim Ulama PPP diundang beberapa gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Jadi pegangan rujukan tapi dalam mengambil keputusan dukungan capres dan cawapres tentu ada alternatif-alternatif karena ada syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Dari keempat gubernur di Pulau Jawa itu, menurut Haris Shodaqoh, hanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tidak hadir. Terkait dengan hal itu, ia meminta semua pihak agar berpikiran positif.
"Husnuzan saja, mungkin sedang berhalangan. Jangan diartikan yang tetek bengek," ujarnya.
- Baca Juga: Munas Ulama PPP, Anies Baswedan: Pentingnya Persatuan
- Baca Juga: PPP: Fungsi Jubir Presiden Bisa Diperankan Moeldoko
Dalam pandanganya, upaya pendekatan dan penjajakan dukungan kandidat peserta Pilpres 2024 tidak hanya pada Munas Alim Ulama, tetapi juga dilakukan di lain kesempatan dengan cara bertemu secara langsung.
"PPP akan memilih calon yang sesuai dengan nafas perjuangan partai," katanya.
Ia mengatakan bahwa melalui Munas Alim Ulama yang berlangsung pada tanggal 17—18 Oktober 2021, PPP sudah merumuskan 19 poin yang terbagi dalam lima bab, mulai dari persoalan agama, sosial ekonomi, hingga politik.
Lima bab tersebut terdiri atas penguatan jati diri organisasi dan anggota, moderasi PPP dalam politik, PPP sebagai rumah ulama dan istana umat, perjuangan PPP di ranah legislasi serta kepemimpinan nasional.
"PPP ingin mempertegas jati diri dalam berpolitik. Khitah partai ini diperjelas dalam munas, dengan munas ini InsyaAllah PPP punya pegangan kuat yang dipertegas, diperkuat dengan persetujuan para jamaah, semua sepakat," ujarnya.
- Baca Juga: Lagi Karaoke, Ketua PPP dan 5 Anggota DPRD Terjaring Razia
- Baca Juga: Profil Haji Lulung yang Balikan dengan PPP
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menambahkan bahwa ketetapan hasil Munas Alim Ulama PPP ini akan menjadi pegangan dan rujukan bagi struktural partai. Selain itu, dukungan yang akan diberikan kepada capres dan cawapres pada pilpres mendatang wajib mendengarkan Majelis Syariah.
"Jadi pegangan, rujukan, tapi dalam mengambil keputusan (dukungan capres dan cawapres) tentu ada alternatif-alternatif karena ada syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Meski punya posisi tawar pada partai lain, tidak bisa semaunya," ujarnya. []