PPDB Sistem Zonasi di Jatim Munculkan Masalah

Empat bulan berjalan PPDB online, SMA/SMK di Jawa Timur memunculkan masalah baru. Ini penyebabnya.
Empat bulan berjalan, PPDB sistem Zonasi di Jawa Timur munculkan masalah. (Foto: Tagar/Ilustrasi PPDB Online)

Surabaya - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 dengan sistem zonasi memunculkan masalah. Padahal proses belajar mengajar baru berjalan empat bulan.

Problem yang dirasakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa adalah kesenjangan Nilai Ujian Nasional (NUN) di beberapa sekolah terutama yang sebelumnya berlabel favorit. Mengingat perbedaan nilai menimbulkan disparitas yang sangat lebar di sekolah.

"Katakanlah waktu itu NUN terendah yang diterima 13,9, sedangkan NUN tertinggi 39,8. Kan jauh sekali," ujar Khofifah, di Grahadi, Senin 4 November 2019.

Yang mundur permanen ini harus ada exit door atau jalan keluar.

Jarak nilai yang terlalu lebar ini menimbulkan masalah bagi murid di kelas. Khofifah menyebut ada beberapa murid yang menyerah karena ada kesenjangan, antara siswa yang satu dengan lainnya. Kesenjangan ini bagi murid yang NUN tinggi dan NUN rendah, tetapi masuk sekolah negeri karena zonasi rumah dekat sekolah. Akibatnya mereka memilih untuk tidak masuk sekolah.

Murid-murid yang awalnya membolos, akhirnya mau masuk sekolah setelah didatangi pihak sekolah. Meski demikian, mereka akhirnya tetap mengundurkan diri.

"Yang mundur permanen ini harus ada exit door atau jalan keluar, apakah sekolah di swasta terdekat atau bagaimana," ungkapnya.

Untuk persoalan ini, Khofifah ingin mendengar langsung dari pihak sekolah untuk mengetahui cara mengelola kelas dengan disparitas nilai yang terlalu lebar.

Informasi yang diterima Khofifah, beberapa sekolah telah menyiapkan guru pamong, dan konseling. "Mereka ada yang meminta bimbingan, karena mereka ini harus menerima juga anak-anak kelas inklusi," tuturnya.

Gubernur kelahiran Surabaya itu mengaku tengah mempelajari permasalah di sekolah untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Harapannya semuanya bisa terakomodir kebutuhan di sektor pendidikan.

"Kami ingin dengarkan hal-hal yang mungkin kami harus lakukan respon. Terutama pada penyiapn suport di APBD 2020," tandasnya.

Khofifah akan mengumpulkan guru bimbingan konseling dan kepala sekolah untuk mengurai semua permasalahan di sekolah. []

Baca juga:

Berita terkait
Ombudsman Minta Disdik Sleman Perbaiki Sistem PPDB
Ombudsman merekomendasikan pada Dinas Pendidikan Sleman, untuk memastikan peserta didik baru mendapatkan hak sama.
Kurang Murid, SMP di Gunungkidul Perpanjang PPDB
Akibat kurangnya murid yang mendaftar di beberapa SMP di Kabupaten Gunungkidul, pihak sekolah menambah waktu pendaftaran.
Ganjar Pranowo Sebut Sistem PPDB 2019 Bermasalah
Ganjar Pranowo menyebut sistem pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menimbulkan beberapa permasalahan.