Jakarta, (Tagar, 20/2/2018) - Menekan tindak pidana korupsi di tingkat pedesaan, Mabes Polri meminta kepada kantor-kantor pedesaan, baik kementerian pedesaan, kelurahan, dan lain-lain untuk memasang baliho terkait anggaran program di pedesaan itu.
"Saya kira kita melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Selasa (20/2).
Dengan adanya pemasangan baliho tersebut, Polri berharap anggaran-anggaran terhadap program atau kegiatan di desa-desa yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.
"Diharapkan dengan cara demikian anggaran yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal," ujar Setyo.
Sebagai informasi, antisipasi korupsi di tingkat pedesaan, satuan Polri siap melakukan pengawasan, baik di kementerian pedesaan, kelurahan, atau kantor-kator pedesaan lainnya.
"Polri diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Di sana kita melibatkan babinkantibnas jumlah desa di seluruh Indonesia. Sementara ini babinkantibmas kita baru sekitar 50 ribu," kata Setyo Wasisto.
Dalam mengantisipasi korupsi di tingkat pedesaan, Setyo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan satu babinkantibmas untuk mengawasi dua bahkan tiga desa. Itu artinya di setiap pedesaan diharuskan transparan terhadap program-program kegiatan di desa.
"Jadi ada satu babinkantibmas yang membawahi dua bahkan tiga desa. Tugas dari babinkantibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan, baik itu programnya apa rencana kegiatan seprti apa dan penggunaan dananya," ucap Setyo. (ron)
