Jakarta - Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Saadiah Uluputty meminta pemerintah memberi perhatian serius untuk menurunkan angka kemiskinan pada wilayah yang selama ini merupakan kantung-kantung kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikannya mencermati paparan data statistik laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2019.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Provinsi Maluku itu menyebutkan, ada 16 provinsi di Indonesia yang harus diintervensi dengan kebijakan fokus agar tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut terangkat. “Ketimpangan kemiskinan di Indonesia masih besar. Penurunan angka kemiskinan Indonesia terhitung masih sangat lambat. Itu artinya belum banyak rakyat miskin yang terangkat di atas garis kemiskinan”, kata Saadiah dalam keterangannya di Ambon, Rabu, 19 Agustus 2020.
Tidak hanya wacana populis. Keterlibatan nyata dibutuhkan. Selain bantuan sosial, perlu dipadu dengan program lintas sektor dari pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Faktor Angka Kemiskinan Desa di Jawa Timur Rendah
Saadiah mengutip data Badan Pusat Statistik ( BPS) yang merilis angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2020 mencapai 9,78%. Jika menggunakan pendekatan pulau, hanya Jawa dan Kalimantan yang angka kemiskinan komulatifnya di bawah angka kemiskian nasional. “Angka kemiskinan di Pulau Jawa 9,43%, Kalimantan 5,81%, bandingkan dengan Maluku dan Papua”, ucap anggota Komisi VII ini.
Di Maluku dan Papua, kemiskinan di pedesaan mencapai 28,28%. Di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5%. “Covid-19 juga memberi sumbangsih, jurang kemiskinan di wilayah timur Indonesia makin melebar,"”ucap Saadiah.
Maka menurutnya, negara harus hadir di Indonesia Timur. Melakukan upaya strategis dan sinerjis agar mata rantai kemiskinan di Maluku, Papua dan wilayah timur lainnya dapat diturunkan. “Tidak hanya wacana populis. Keterlibatan nyata dibutuhkan. Selain bantuan sosial, perlu dipadu dengan program lintas sektor dari pemerintahan Jokowi”, kata Saadiah.
Ia menilai, beberapa agenda strategis yang selama ini telah disuarakan dari daerah belum mendapat respon wajar dari pemerintah. Padahal jika direalisasi, memberi nilai manfaat secara ekonomi dan kesejahteraan. “Saya misalkan, program strategis Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku dan kebijakan khusus untuk daerah kepulauan. Respon pemerintah masih belum serius. Padahal jika disetujui, dampaknya luar biasa secara ekonomi dan kesejahteraan bagi daerah’, tutur Saadiah.
Saadiah mensinyalir, ketimpangan kemiskinan di Indonesia juga berkorelasi dengan kandasanya pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan tidak merasa puas dengan capaian yang ada.
Simak Pula: Potensi Kemiskinan di NTB Meningkat Akibat Covid-19
“Kinerja ekonomi dalam APBN Tahun 2019 hanya mencatat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, turun dibanding dengan target yang ditetapkan. Sejak 2015 angka pertumbuhan ekonomi makin terjun. Akibatnya urusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan lamban untuk ditekan..”, kritik Saadiah.[]
