Jakarta, (Tagar 11/10/2018) - Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati mengemukakan, tak sedikit politikus sekarang acap melakukan politisasi dengan berbagai hal sepele, yang bertujuan untuk menurunkan citra pemerintah.

Wasisto mencontohkan seperti yang dilakukan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengkritisi polisi terkait nama "Muhammad" yang tidak dicantumkan di surat panggilan pemeriksaannya sebagai saksi atas kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.

"Sebenarnya saya heran, orang ini dengan beberapa orang politikus memang seringkali mempolitisasi hal-hal sepele. Saya pikir itu bisa jadi satu pengalihan isu," kata Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi Tagar News, Kamis (11/10).

Amien RaisAmien Rais saat memberikan pernyataan di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10). (Foto: Tagar/Gemilang Isromi)

Wasisto secara khusus juga menyoroti Amien Rais dalam agenda pemeriksaan yang membawa ormas Persaudaraan Alumni (PA) 212 ke Polda Metro Jaya. Dia beranggapan apa yang dilakukan seorang politikus seperti Amien Rais tersebut sebenarnya adalah ingin menunjukkan kehebatannya akan suatu hal.

"Di Indonesia memang begitu, terutama politikus seringkali berusaha menunjukkan dirinya hebat akan suatu hal. Bahkan ingin menunjukkan bahwa dirinya superior, itu makanya dia membawa massa untuk menjadi aksi penekan gitu," ucap Wasisto.

Wasisto mengaku heran pada kubu oposisi yang selalu menanggapi suatu hal dengan berlebihan. Apalagi melihat Fraksi PKS yang memberikan hadiah umroh kepada atlet judo disabilitas Indonesia Miftahul Jannah. Dari situ dia beranggapan bahwa yang dilakukan oleh Fraksi PKS itu adalah bentuk politisasi.

"Iya jelas itu politisasi. Saya herannya gini, kubu oposisi kita itu sering kali berlebihan dalam menanggapi suatu hal. Kalau yang dialami oleh atlet judo itu kan karena memang peraturan teknis yang gak bisa dilanggar. Nah yang saya lihat itu, politisasi yang dibawa-bawa oleh kubu sebelah itu seringkali menimbulkan hal-hal sensitif gitu. Ini sebenarnya gak ada kaitannya untuk membangun di pemerintahan," ungkapnya.

Wasisto menambahkan, kubu Prabowo yang selalu membesar-besarkan suatu hal di depan publik adalah untuk memperkeruh suasana. Apalagi saat Presiden Jokowi melafalkan Al-Fatihah menjadi Al-Fatekah saat membuka MTQ Nasional ke- 27 di Medan beberapa waktu lalu.

Melihat kehebohan itu, dia menilai kubu oposisi sudah kehabisan akal. Menurutnya, hal itu karena mereka tak menemukan celah untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ya sebenarnya bukan esensi pengucapannya yang perlu dikritik ya. Itu kan yang namanya aksen dialek itu kan sangat beragam. Yang pentingkan orang tahu maksudnya apa. Seringkali atau kubu sebelah itu seringkali lakukan kritik yang tidak substansi gitu," cetusnya.

"Memperkeruh suasana itu sebenarnya," tegasnya, "Terutama di Pilpres mendatang. Artinya ketika tidak mempunyai bahan kritikan pada pemerintah misalnya ya hal-hal seperti ini yang diungkit-ungkit. Ini seperti kehabisan akal menurut saya, karena belum menemukan celah untuk melakukan kritik akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya tidak substansial."

Dengan melakukan suatu hal yang mengarah ke politisasi, kata dia, tak jauh-jauh hal itu sebenarnya hanya untuk meraih simpati publik. "Yang jelas satu meraih simpati publik. Jadi seolah menjadi korban terzolimi bahasa kerennya, dan mungkin kedua berusaha untuk menurunkan kredibilitas pemerintah gitu loh. Artinya sengaja menunjukkan bahwa pemerintah itu benar otoriter dalam tanda kutip," jelas Wasisto.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago Suryani. Secara khusus dia hanya menyoroti kritikan Amien Rais kepada polisi soal nama depan "Muhammad" yang tidak dicantumkan.

Irma mengaku, dirinya pun tak mengetahui bahwa Amien Rais memiliki nama depan Muhammad. "Saya aja sampai hari ini tidak tahu kalau nama beliau (Amien Rais) ada Muhammad-nya. Masyarakat kan tahunya cuma Amien Rais,"  cetus Irma Suryani Chaniago Suryani saat dihubungi Tagar News, Kamis (11/10). []