Jakarta, (Tagar 25/6/2018) - Politik adalah kepentingan. Memutuskan terjun ke politik adalah memutuskan memilih kepentingan. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, sudah memutuskan untuk berpolitik. Itu dinyatakannya dengan siap menjadi RI-Satu, selepas ikatan dari institusi yang membesarkan dan mengantarnya ke posisi tertinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Panglima. Sekarang, Gatot sudah punya kepentingan, tentunya.
Bicara kepentingan, apalagi politik, Gatot harus siap dengan perbedaan kepentingan dari lawan politik, atau tak sejalan dengan banyak orang lainnya yang juga punya pandangan politik. Lebih jauh lagi, netralitas seorang politisi tentu memiliki definisi tersendiri, sesuai kepentingan politiknya. Netralitas politik? Itu absurd dan nisbi diharapkan dari seorang politikus.
Rekam Jejak Gatot
Dalam acara Rakernas Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kemayoran tahun lalu, 16 November 2017. Saat masih menjabat Panglima TNI, di depan ribuan kader Partai Nasdem, Jenderal Gatot bicara pentingnya Presiden Joko Widodo bisa terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2019. Ini terkait kontinuitas program yang sedang dijalankan Jokowi saat ini.
Langkah kontroversi Gatot Nurmantyo.
Ia membandingkan pentingnya kesinambungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dua periode pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Jika SBY tidak dua periode, belum tentu kita mengalami situasi seperti sekarang ini," kata dia saat itu.
“Karena itu, tatanan yang sekarang sudah berjalan di bawah Presiden Jokowi penting untuk berlanjut, sehingga pembangunan bisa terwujud. Setelah itu ganti lagi enggak masalah. Ini karena sistem kita seperti ini," kata Gatot Nurmantyo waktu itu.
Empat bulan kemudian, 22 Maret 2018, Gatot mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan menyatakan diri untuk maju menjadi calon presiden menantang Presiden Jokowi. Artinya, Gatot siap menghentikan tatanan yang sekarang sudah berjalan di bawah Presiden Jokowi, seperti diutarakannya sendiri di Rakernas Partai Nasdem.
Kesiapan Gatot menjadi presiden dan dinyatakannya ke Prabowo Subianto, menunjukkan ambisi besarnya menuju RI-Satu. Semua orang tahu, Prabowo sendiri adalah calon presiden Partai Gerindra.
Kepastian ambisi Gatot itu dinyatakan oleh anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafii. “Pak Gatot kan datang ya, mendaftarlah ya untuk menjadi capres. Kan yang kemudian dari awal menyatakan ingin menjadi wakil presiden hanya Cak Imin (Muhaimin Iskandar), yang lainnya calon presiden," kata Syafii, Kamis (22/3).
Jenderal Gatot sejatinya sempat mewarnai suasana politik saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ia sempat memposisikan dirinya menentang radikalisme yang berlatarbelakang agama.
Pada akhir 2017, Gatot meminta masyarakat menjauhi mesjid yang menampilkan penceramah provokasi. “Mesjid harus memberi ketenangan jiwa, hindari mesjid (provokatif) seperti itu. Bukan rumah Allah itu,” kata dia pada 1 Desember 2017.
Gatot bahkan meminta umat meninggalkan ulama yang bicara dengan kasar, ulama seperti itu dinilainya tidak mencontoh Rasulullah. Entah kebetulan atau tidak, Sabtu (23/6) kemarin ia justru menghadiri halalbihalal dengan dua ulama yang dianggap kerap melontarkan kalimat keras dan kadang tak pantas, Ustadz Tengku Zulkarnain dan Ustadz Abdul Somad di Lapangan Merdeka, Medan.
Jenderal Gatot juga pernah memanaskan hubungan TNI dengan Polri saat ia mengatakan akan menyerbu institusi sipil yang mengimpor lima ribu senjata yang bisa menjatuhkan helikopter dan menghancurkan tank.
Tak main-main, tuduhan Gatot diucapkannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat 22 September 2017, di depan para seniornya, purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Prabowo Subianto.
“Informasi yang saya dapat kalau bukan A1 maka saya tidak akan sampaikan di sini,” kata Gatot di Mabes TNI di Cilangkap. Institusi yang diancam akan diserbunya memang tak diucapkan, namun jelas hal itu membuat gerah Polri.
Namun, saat pernyataannya itu menjadi polemik, Gatot tiba-tiba meralat pernyataannya itu. “Itu untuk konsumsi internal TNI,” tepisnya. Ia pun meralat bahwa apa yang disampaikannya bukan bersumber dari data intelijen.
Pengamat Pertahanan dari Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie pernah menyatakan, Gatot sebenarnya telah membawa TNI berpolitik. Ia telah bermanuver sejak menjabat Panglima TNI. Melihat rekam jejaknya, bisa jadi Sang Pengamat benar. (rif)
