Oleh: Girindra Sandino*
Samuel Huntington mengatakan bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradaban, The Clash of Civilization, tema yang kemudian menjadi judul bukunya.
Menurutnya, fenomena Perbenturan Peradaban ini dengan mengurainya dalam beberapa ideologi besar di dunia ini: Peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodox, Dunia Timur, Dunia Islam, Peradaban Afrika Sub-Sahara, dan beberapa jenis "Peradaban" dan "Dunia" menurut kategorisasi yang dibuat Huntington. Sehingga menurutnya, abad 21 akan memunculkan kembali kebanggaan hingga fanatisme beridentitas dalam politik.
Tragedi Wall Trade Center 11 September 2001 merupakan penghinaan dan penghancuran terhadap "identitas Amerika", yang kemudian untuk memulihkannya kembali dilakukan dengan jalan aksi kemiliteran atau perang, dengan musuh bebuyutannya, yakni Irak.
Jika dianalisa, hal ini membawa kembali ingatan pada wacana konflik peradaban dari seorang intelektual bernama Samuel Huntington (1996:2000), yang menciptakan masing-masing peradaban, yang mana mereka merasa eksistensi identitasnya ditantang untuk berkonflik dengan jalur politik identitas.
Masih menurut Hantington (2000) identitas-identitas yang sebelumnya memiliki keserberagaman dan hubungan kausal menjadi terfokus dan mapan, konflik-konflik komunal biasanya disebut perang identitas.
Memang teori Samuel Huntington tersebut telah menjadi gelombang dan momok yang nyata kebangkitan politik identitas. Sebut saja, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, yang memenangkan pemilu dengan mengandalkan sentimen ras dan pribumi.
Jair Bolsonaro, politikus sayap kanan Brazil yang memenangkan pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap menyatakan pendapat-pendapat kontroversial dan keresahan berhasil menang dalam pemilu Filipina. Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), gerakan populisme yang meraih kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.
Namun demikian, kemenangan yang diraih oleh beberapa politisi yang disebut di atas, tidak terlepas dari politik identitas, populisme yang fanatik, hoaks yang masif, fitnah, menebar ketakutan, pesimisme, saling memaki, menebar kebencian dan lain-lain.
Hal itu tentu mirip dengan strategi yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam Pemilu 2019 ini.
Namun demikian, menarik untuk diperhatikan mengapa politik identitas dalam Pemilu/Pilpres 2019 tidak berpengaruh atau berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas pasangan Capres-Cawappres Prabowo-Sandi.
Ada beberapa poin yang dapat dianalisa dan diungkapkan, mengapa strategi tersebut tidak berhasil dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, bahkan dapat disebut gagal total.
Berikut ini poin-poin penjabarannya:
1. Karena Indonesia memiliki social capital yang luar biasa. Berbeda dengan negara-negara lain. Modal sosial itu antara lain adalah banyaknya ormas keagamaan yang memiliki basis massa dan selalu mengkampanyekan pentingnya rasa persatuan.
Sebut saja ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dengan jumlah warganya 91,2 juta jiwa telah berhasil mengharmonisasikan hubungan agama dan negara. Jargon hubbul wathon minal iman (nasionalisme bagian dari iman), adalah di antara kuncinya.
2. Karena ikatan dan rasa kebangsaan di kita cukup kuat sehingga identitas asal atau primodial seperti agama, suku, ras dan golongan tidak laku sebagai "jualan" dalam politik elektoral.
3. Politik identitas di seluruh dunia ada dan tidak akan bisa hilang, tapi lama kelamaan perannya menurun pada tataran kuantitas karena kedewasaan dan kematangan berdemokrasi di tiap negara, karena inklusifisme antar golongan terus meingkat, melumerkan blok-blok budaya (cultural blocks) antar golongan.
4. Prabowo dalam setiap kali pidato politiknya selalu dihiasi dengan retorika yang bernuansa "kelas" dan identitas pribumi, hal ini justru merugikan Prabowo sendiri, oleh karena kontras dengan citra diri dan rekam jejaknya.
5. Narasi politik identitas yang dilontarkan oleh kubu Prabowo-Sandi, cepat di-counter oleh kubu Jokowi dengan menjalankan strategi kontra-black campaign. Sehingga pembicaraan di ruang publik mengenai politik identitas dengan cepat diredam, walau masih saja ada suara-suara lantang yang mendukung membabi buta narasi politik identitas kubu Prabowo-Sandi
6. Penggunaan isu agama sebagai alat untuk meraih dukungan kelompok Islam, melalui Ijtima Ulama II, telah terdegradasi sendiri, disamping terjadi perpecahan. Ulama-ulama yang menunjuk Prabowo-Sandi sebagai wakilnya dalam setiap penyampaian dukungan kepada Prabowo-Sandi, selalu dengan ucapan kebencian, kemarahan, kedengkian, sehingga hal ini membuat masyarakat menjadi takut dan resah.
Dan dapat dibilang dukungan ulama-ulama, khususnya yang berlaga keras malah merugikan Prabowo-Sandi dalam menggaet suara pemilih, alias menjadi blunder politik. Karena saat ini masyarakat sudah cerdas dalam hal memilih pemimpin, termasuk siapa pendukungnya. Isu agama sangat sedikit korelasinya dengan peningkatan elektabilitas Prabowo-Sandi.
7. Adalah peran pemerintah sendiri yang saat ini responsif terhadap gejala-gejala yang mengarah kepada isu-isu politik identitas, penyebaran hoaks, fitnah, dan lain-lain. Peran Persiden Jokowi sebagai Capres bersama Cawapres KH Ma'ruf Amin dan timnya, cukup signifikan dalam meredam dan membloking meluasnya politik identitas tersebut.
*Penulis adalah peneliti dari Seven Strategic Studies
