Oleh: Eko Kuntadhi*
Di zaman internet begini, politik jadi suatu yang berisik. Semua orang bisa berkata-kata lalu orang lain meramaikannya di media sosial. Dunia maya jadi tempat yang gaduh bukan main.
Kita hampir tidak punya ruang untuk sekadar merenung, bahwa sebuah pilihan politik hari ini punya konsekuensi untuk masa depan. Kita hanyut dalam kegaduhan. Dan ujungnya kita terperangkap dalam pertarungan menang dan kalah.
Tanpa sadar kita menjadikan negara yang berkomitmen pada hukum ini, untuk menjadikan politik sebagai panglima. Semua persoalan dibingkai dari kacamata politik.
Yang paling parah ketika penegakan hukum dianggap melulu pertarungan politik.
Ini mengerikan.
Ahmad Dhani dijatuhi hukuman karena bacotnya yang kotor. Ia menyinggung banyak orang. Lalu mereka yang tersinggung membawanya ke ranah hukum.
Hukum bekerja. Dhani diproses dan dijatihi hukuman. Tapi apa yang dimainkan? Dhani dihukum karena pilihan politiknya. Padahal pilihan itu sama sekali tidak berhubungan dengan sebuah kasus hukum.
Buni Yani dipenjara karena mengedit video. Ia juga dijatuhi hukuman penjara. Tapi lagi-lagi dikoar-koarkan Buni Yani dihukum karena pilihan politiknya berseberangan dengan kekuasaan.
Ratna Sarumpaet ditahan polisi karena kasus hoaksnya. Dia berbohong pada keluarganya. Tapi kebobongan yang awalnya kecil itu disebarkan oleh Prabowo menjadi api yang besar. Disebarkan dengan bingkai politik.
Rakyat heboh. Rakyat terprovokasi. Lalu Ratna ditahan polisi. Jika mau jujur, yang membuat kasus Ratna heboh bukan Ratna sendiri, tapi Prabowo dan rombongannya yang membakar kasus ini sampai hangus.
Sayangnya polisi hanya memeriksa Ratna. Polisi tidak menyentuh yang lain, yang justru menjadikan kebobongan Ratna menjadi persoalan publik.
Berbeda dengan Dhani dan Buni Yani. Ratna dibiarkan meringkuk sendirian di sel. Ia diacuhkan oleh gerombolan yang dulu memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik. Ia harus mempertanggungjawabkan kebobongan pada keluarga kecilnya yang kemudian dibesarkan oleh seorang Capres.
Mungkin Ratna berbohong, tapi bobong di ranah privat. Ketika Prabowo membawa kebobongan Ratna ke ranah publik, jadinya malah Ratna yang menjadi korban. Jika saja kebobongan Ratna tetap di ranah privat rasa-rasanya gak mungkin dia sekarang masuk sel.
Tapi itulah ketika semua masalah ingin dibingkai dalam politik. Banyak persoalan di ranah privat akhirnya menjadi ranah publik.
Hidayat Nur Wahid kegenitan mengomentari Jan Ethes, cucu Jokowi yang sering diajak ke acara oleh eyangnya. Hubungan cucu-kakek adalah privat. Tapi oleh Hidayat dibingkai dalam kacamata politik. Dibawa ke ranah publik. Seolah hubungan itu bisa mengganggu sebuah proses politik yang fair.
Bahkan seorang ASN dungu, ketika ditanya oleh Menteri Kominfo, ia pilih desain satu apa desain kedua. Ia malah menjadikan pertanyaan itu sebagai ajang kampanye. "Saya pilih nomor dua karena keyakinan dan visi-misinya," ujarnya.
Bayangkan. Yang ditanya pilihan desain. Yang dijawab malah kampanye. Padahal ada UU yang mengharamkan ASN ikut kampanye politik.
Kini politik begitu gaduh karena semua orang ingin mencari celah politik dari setiap peristiwa.
Dan kita gak punya ruang untuk sekadar berpikir jernih. Kegaduhan ini kadang mengasyikkan, karena menyeret orang yang apolitis menjadi lebih mengerti politik. Tapi juga menyebalkan jika segala sesuatu dilihat dari sudut pandang politik.
Dalam momen seperti ini, kita butuh ruang dimana politik bisa diliburkan, sebentar saja.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
