Jakarta, (19/6/2018) - Pelantikan dan penempatan perwira aktif Polri, Komjen Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menjadi polemik.
Atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal menyebutkan, Komjen Pol M Iriawan dapat bekerja secara profesional dalam jabatan yang disandangnya.
Iqbal mengatakan, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018. "Kami menjamin Pak Iriawan akan netral dan bekerja profesional. Track record Pak Iriawan kan bisa dilihat selama bertugas di Polri," kata Iqbal ketika dikonfirmasi, Selasa (19/6).
Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan Polri membiarkan institusinya masuk ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu.
"Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten dan menegaskan bahwa penunjukan Pati-nya sebagai Plt Gubernur adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Kepolisian. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/6).
Neta menilai, adanya fenomena yang muncul dari polemik tersebut, itu artinya Polri tidak profesional. Akibatnya netralitas institusi kepolisian diragukan, terutama dalam Pilkada 2018 mendatang.
"Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam Pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian," ucap dia.
Menurut dia, adanya keterlibatan purnawirawan Pati Polri dalam Pilkada 2018 dapat dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. "Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri," tuturnya.
Apabila Polri sudah terjun dalam dunia politik, kata Neta, hal tersebut dapat mengancam situasi keamanan Pilkada 2018.
"Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal, dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian,” ujar Neta.
“Akibat ada kasus Plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolak ukur itu tidak bisa tercapai," imbuhnya. (ron)
