Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan tingginya kasus positif virus corona (Covid-19) di Bandung Raya termasuk di Jabodetabek mengindikasikan pola sebaran virus bersifat urban. "Semakin ke kota semakin banyak, semakin kabupaten semakin sedikit kasusnya," tutur Kang Emil sapaan dari Ridwan Kamil, Bandung, Rabu, 8 April 2020.
Menurut Kang Emil, hampir 70% persebaran Covid-19 ada di Jabodetabek. Hal ini mengindikasikan kuat semua terpusat semua klaster di Jabodetabek. Maka, penerapan PSBB yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta mau tidak mau harus diterapkan juga di Bodebek yakni, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok.
1. Tidak Bisa Lagi Berpikir Administrasi Kewilayahan
"Bila hanya DKI Jakarta saja yang menerapkan PSBB hasilnya tidak akan signifikan, karena mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Lagi pula jika nomenklaturnya klaster, maka tidak bisa lagi berpikir tentang wilayah administrasi pemerintahan," kata Kang Emil.
Saat ini tidak bisa lagi berpikir administrasi kewilayahan, terang Kang Emil, ia sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dan diteruskan kepada Kepala Gugus Tugas. Menurutnya, keputusan PSBB jangan satu wilayah saja kalau urusannya di klaster Jabodetabek.
"(PSBB Bodebek) harus ditetapkan oleh Gugus Tugas yang kemudian diusulkan ke Presiden, bahwa PSBB-nya semua disamakan oleh sebuah radius kepadatan," tegas Kang Emil.
Memang, bakal ada konsekuensinya. Seperti tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek, terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat. "Kalau itu dijadikan keputusan hari ini. Maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek," ujar Kang Emil.
Ditempat yang sama juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad berharap PSSB Klaster Jabodetabek segera diberlakukan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera mengirimkan surat pengajuan PSSB untuk wilayah Bodebek kepada Kementerian Kesehatan.
2. PSBB Bodebek Harus Secepatnya
"Jadi secara keputusan memang belum final tapi sudah disepakati akan ada Klaster Jabodetabek. Hari ini surat pengajuannya akan dikirim ke Kemenkes, mudah-mudahan ada keputusan secepatnya," harap dia.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas Koordinasi Lintas Provinsi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia via video conference, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 7 April 2020. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun menyadari kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa. Karenanya perlu langkah strategis untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus.
"Saya sudah punya gambaran dan laporan dari Gubernur Jabar diantaranya mengenai pentingnya ada koordinasi antar tiga Gubernur dalam membatasi pergerakan antar wilayah di Jabodetabek dan mengajukan permenkes tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," kata dia.
Menurut Ma’ruf, apabila penerapan PSBB untuk Klaster Jabodetabek jadi diterapkan. Maka ia meminta penguatan koordinasi antara tiga gubernur yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Gubernur Banten. "Karena itu penting adanya koordinasi antara gubernur dalam implementasi PSBB tersebut," kata Ma'ruf.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI yang juga juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan, permasalahan utama Covid-19 adalah pembawa penyakit, yaitu mobilisasi manusia. Oleh karena perlu dilakukan pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial.
"Jadi basis kita berpikir sebenarnya adalah pembawa penyakit yaitu manusia. Maka kita harus melakukan pembatasan pergerakan manusia," tutur Achmad Yurianto yang akrab disapa Yuri.
Yuri pun sependapat untuk menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai satu klaster PSSB. Pergerakan manusia tidak dapat dibatasi wilayah administrasi pemerintah. "Jabodetabek harus dijadikan satu klaster yang kemudian dikelola dengan pendekatan basis epidemiologi, sehingga penanganannya sama. Ini yang menjadi penting," tegasnya.
Yuri melihat pergerakan dari wilayah penyangga ke Ibu Kota Negara cukup tinggi. Institusi perkantoran belum kompak menerapkan sistem kerja dari rumah. "Kami melihat masih belum semua instansi atau perkantoran yang menetapkan work from home. Ini yang menjadi masalah," ujarnya. []
