Jakarta, (Tagar 28/11/2018) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berwacana akan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran di Sekolah. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Aktivis HAM Usman Hamid.
Usman Hamid mengatakan, jika mata pelajaran PMP akan diaktifkan lagi di sekolah, harus dapat mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam kandungan pancasila.
"Sejauh itu memang mau mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam kandungan Pancasila, yaitu mungkin tidak terlalu akan menimbulkan masalah," kata Usman Hamid saat dihubungi Tagar News, Rabu (28/11).
Usman tidak mempersoalkan mata pelajaran PMP diaktifkan kembali. Namun yang menjadi sorotan adalah cara pengajaran jangan sampai seperti era orde baru (orba).
"Saya kira dulu PMP dihapuskan mungkin karena metode pengajarannya yang sangat doktriner gitu, ditambah dengan kontennya yang saya kira mungkin terlalu berbau doktrinasi di era orba," ucap dia.
Usman menambahkan, untuk pengajaran jangan seperti orde baru yang doktriner, dogmatik gitu, orang dipaksa untuk menghapal ketimbang untuk mengembangkan akal budinya.
Secara intrinsif pancasila itu bersifat sangat terbuka, dan mengayomi semua golongan sebenarnya, dan mengutamakan kemanusian, keadilan, kerakyatan. Sistem pendidikan orde baru menjadi dangkal nilai-nilai intrinsif. Sehingga menjadi dogma, menjadi doktrin gitu, dan pada akhirnya dia (PMP) gagal melahirkan generasi terdidik yang berbudaya.
"Jadi sebagai nilai yang intrinsif dia (PMP) tetap dibutuhkan pancasila itu. Tetapi kalau dia (PMP) diterapkan dengan cara-cara yang dogmatik, saya khawatir akan banyak mengubah keadaan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, mengatakan pihaknya akan mengaktifkan kembali mata pelajaran PMP. Munculnya wacana diaktifkan kembali PMP disebut-sebut karena salah satunya adalah maraknya isu hoaks PKI (Partai Komunis Indonesia) yang hingga sekarang masih tersebar di masyarakat.
Supriano menjelaskan, permasalahan munculnya paham-paham radikalisme dan berbagai paham lain yang bertentangan dengan norma Pancasila sebagai dasar negara pun diakuinya menjadi salah satu alasan pendidikan dasar ini mesti kembali diterapkan.
"Pancasila bisa digunakan sebagai pondasi untuk membentengi seseorang dari paham-paham radikal yang merusak bangsa," pungkasnya. (Reza Antares P)
