Medan - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Medan, Sumut, mendesak kepolisian untuk membuka seterang-terangnya kasus penembakan enam orang di Tol Cikampek pada Senin, 7 Desember 2020 dini hari.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa damai memperingati Hari HAM Sedunia pada Kamis, 10 Desember 2020 di Kota Medan.
"Kami meminta Mabes Polri membukakan kejelasan informasi terkait penembakan enam anggota salah satu ormas yang terjadi di Tol Cikampek," kata aktivis PMKRI Kota Medan, Sintong Sinaga dalam aksi tersebut.
Dia mengatakan, jangan sampai tindakan kepolisian dalam insiden tersebut menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca juga: PMKRI Medan Sesalkan Waketum MUI soal Pengganti Idham Aziz
"Jangan ini sampai menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim saat ini. Karena PMKRI Medan tidak melihat korban sebagai anggota ormas. PMKRI Medan menilai dari sisi kemanusiaan," kata Sintong.
Contohnya kasus Marsinah, aktivis buruh yang diculik serta dianiaya sampai meninggal. Pemerintah masih abai untuk menelusuri kasus itu
Dalam aksi yang digelar di Jalan Gatot Subroto, Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan Ceperianus Gea, mengingatkan pemerintah tidak boleh hanya fokus terhadap Pilkada 2020 yang tengah berlangsung.
Pemerintah menurut dia, harus tetap menuntaskan sejumlah dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk di Papua.
Ceperianus menyebut, ada kesan pemerintah menutup mata dengan persoalan yang terjadi Papua. Padahal Papua menurut dia adalah aset penting bagi negara.
Baca juga: Gugatan PMKRI terkait UU Minerba ke MK Digelar secara Daring
"Jadi janganlah hanya kekayaannya saja yang digerogoti penguasa. Rakyat Papua seolah-olah tidak dianggap seperti manusia. Karena mereka terus saja ditindas dengan dalih ketertiban umum, demi kepentingan oligarki. Contohnya Polri dan TNI, jangan digunakan untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, dan bukan sebagai alat pemerintah dalam meresahkan, menindas, serta membungkam rakyat," katanya.
Dikatakannya, pemerintah perlu melakukan introspeksi diri terkait maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi termasuk di Papua.
Baca juga: Fadli Zon: 6 Anggota FPI Ditembak Mati, Kini Habib Rizieq Tersangka
Wakil Sekretaris PMKRI Cabang Medan Brigitta Lindsay Christy saat berorasi mengajak seluruh perempuan ikut berpartisipasi mendesak pemerintah, dan bergerak mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Contohnya kasus Marsinah, aktivis buruh yang diculik serta dianiaya sampai meninggal. Pemerintah masih abai untuk menelusuri kasus itu," katanya.[]